Tutup Iklan
Titik dan Koma
Sholahuddin (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO -- Sebuah konten hasil tangkapan layar masuk di sebuah grup Whatsapp yang saya ikuti. Terlihat judul besar yang mirip berita. Isi konten tentang sebuah partai politik besar mengajulan usul kepada pemerintah agar pondok pesantren di seluruh Indonesia ditutup.

Ada foto ketua partai politik dan pengurus lainnya. Tidak perlu saya sebut nama partai politik itu. Kali pertama mendapat konten itu, mata saya tertuju pada kata ”di tutup” pada judul tersebut.  Judul yang aneh karena yang benar mestinya ”ditutup”.

Kelihatan sepele, tapi ini menunjukkan nalar si pembuat pesan tidak ”genap”. Isi konten dan keterangan foto dibuat menjadi blur, tidak bisa dibaca. Tulisan judul juga kelihatan aneh seperti hasil rekayasa foto.

Substansi pesan juga meragukan. Hanya partai politik keblinger saja yang mau menutup pendidikan di pondok pesantren. Saya memastikan isi konten ini tidak layak dipercaya.

Wong nulis judul saja gak bener, mosok ya kita mau percaya,” begitu tanggapan saya terhadap pengirim konten. Belakangan saya ketahui, berdasar hasil pengecekan fakta, itu hoaks. Konten itu telanjur menyebar di grup Whatsapp dan media sosial.

Banyak orang yang memercayai konten itu. Mengapa dipercaya? Karena sebagian di antara kita terbiasa hanya membaca judul artikel atau berita. Si pembikin hoaks percaya orang-orang seperti ini menjadi segmen empuk untuk dipengaruhi melalui informasi.

Selama masih banyak orang bermodel orang seperti ini, saya meyakini akan menjadi pasar empuk bagi ”industri hoaks”. Untuk membuat pesan palsu tidak diperlukan otak cerdas. Tidak perlu orang yang paham berbahasa yang baik.

Siapa pun bisa bikin kalimat ngawur dari sisi logika, tata bahasa amburadul, penempatan titik dan koma yang tidak pas, atau malah kalimat tanpa titik dan koma, tapi kemudian dipercaya banyak orang saat dibagi di grup-grup percakapan dan dunia  maya.

Apalagi kalau pesan itu menyangkut hal yang sensitif di masyarakat. Inilah realitas sosial masyarakat kita. Saya teringat kata-kata Ahmad Syafii Ma’arif, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah,  yang sering dikutip beberapa penulis.

Buya, begitu panggilan akrabnya, sering mengatakan jangan sepelekan urusan titik dan koma saat menulis. Para mahasiswa yang pernah diajar Buya bertestimoni dia sangat jeli saat mengoreksi karya tulis mahasiswa. Penempatan titik dan koma, penempatan spasi, tak pernah luput dari perhatiannya.

”Membangun peradaban itu dari titik dan koma,” begitu kata Buya saat menasihati mahasiswanya. Nasihat yang simpel, tapi saya tersenyum saat membaca kata-kata Buya ini. Benar juga ya? Fungsi titik dan koma dalam bahasa Indonesia sangat jelas.

Ketidaktepatan menempatkan titik dan koma dalam kalimat bisa mengubah makna kalimat. Ini juga bisa menunjukkan logika dan cara berpikir si penulis, tTapi seberapa banyak orang yang peduli pada hal-hal yang sering dianggap sepele ini?

Ya, seperti konten dengan judul ”di tutup”  itu. Toh, orang menerima begitu saja pesan itu tanpa mau repot untuk sedikit jeli dan berpikir kritis. Berpikir kritis ini yang menjadi fitrah kemanusiaan untuk bisa menangkap makna sebuah pesan.

Mengapa konten-konten aneh seperti itu justru dipercaya banyak orang? Saya berpandangan ini karena merebaknya gaya berpikir yang dipengaruhi paradigma positivisme. Kali pertama positivisme diperkenalkan Auguste Comte yang membangun paradigma ilmu sosial dengan mengadopsi ilmu pengetahuan alam.

Aliran ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang objektif, pasti, yang harus diterima apa adanya sebagaimana kita menerima hukum-hukum alam. Kalau kita melempar batu ke atas, kemudian batu itu jatuh, ya  hukum alamnya seperti itu.

Secara lebih jauh paradigma positivisme banyak digunakan dalam pendekatan ilmu sosial. Menganalisis perilaku sosial seperti menganalisis hukum-hukum alam. Positivisme kemudian memengaruhi alam pemikiran kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa Jawa, positivistik identik dengan wis pokoke. Tidak mau dibantah.

Tanpa Nalar Kritis

Realitas sosial, termasuk pesan, tidak bisa diterima begitu saja. Cara menafsirkan realitas dengan menihilkan sikap kritis kemudian bisa menimbulkan salah sangka dalam penarikan kesimpulan. Realitas sosial ditafsirkan seperti dalam paradigma ilmu alam bisa menipu karena mengabaikan makna (meaning) sebuah realitas.

Realitas memerlukan  pemaknaan subjektif secara mendalam atas motif dan konteks  saat realitas itu muncul. Orang yang memercayai hoaks soal usulan penutupan pondok pesantren ini juga bagian dari alam berpikir positivisme. Informasi diterima sebagai fakta apa adanya.

Celakanya, informasi yang diterima itu palsu, bahkan salah. Salah sangka ini secara lebih jauh bisa menimbulkan kekerasan simbolik terhadap kelompok-kelompok yang tidak disukai. Kelompok-kelompok tertentu dicap komunis, anti-agama, liberal, anti-Pancasila, dan label-label lainnya.

Kelompok itu akan kesulitan keluar dari stigma tersebut karena telah  menjadi komoditas dalam pertarungan kepentingan. Paradigma positivisme ini yang mengakibatkan ruang publik selalu riuh.

Angan-angan tentang  ruang publik yang ”sakral”, ruang bertemunya ide, gagasan, dan wacana yang cerdas seperti yang dikemukakan Jurgen Habermas seperti tinggal asa. Masyarakat terbuka (open society) yang dicita-citakan Karl R. Popper sebagai masyarakat yang menghargai kebebasan berpendapat di ruang publik, serta disertai kerendahan hati bahwa setiap pendapat, pengetahuan, dan keyakinan pun bisa salah, agaknya masih jauh untuk kita raih.

Dalam masyarakat terbuka setiap orang dituntut kesediaan selalu terbuka untuk berdialog dan berdialektika. Bagaimana mau berdialektika bila ruang publik dipenuhi wacana yang sengaja dibuat bengkok? Agar muncul stigma, label, dan kekerasan simbolik?

Agaknya menjadi tugas berat untuk menata peradaban ini menjadi lebih baik. Saya merenung, apakah maraknya paradigma positivisme, tidak bisa menempatkan titik dan koma secara tepat, menunjukkan peradaban kita yang koma? Entahlah…


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Pasang Baliho