Titiek Soeharto: Jika Jokowi Menang Utang Jadi Rp10 Triliun, yang Bayar Siapa?

Solopos.com, JAKARTA — Sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) diwarnai aksi demonstrasi di sekitar kawasan itu, Kamis (27/6/2019). Titiek Soeharto, puteri kandung Presiden kedua Indonesia Soeharto turut serta dalam demonstrasi tersebut dan ikut berorasi.

Politikus Partai Berkarya itu ikut bergabung bersama massa di dekat Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat. Titiek mengklaim ikut turun ke jalan karena ingin mengawal sidang putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang digelar di Gedung MK.

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Dua mengaku sengaja mampir ke lokasi aksi karena lokasinya dekat dengan rumah. Titiek merasa tidak etis jika tidak mengunjungi massa aksi. “Saya datang dari rumah langsung. Rumah saya dekat, jadi kalau tidak mampir ke sini kelewatan saya,” kata Titiek di lokasi.

Dia mengaku sengaja mampir ke lokasi aksi karena lokasinya dekat dengan rumah. Titiek merasa tidak etis jika tidak mengunjungi massa aksi.

“Saya datang dari rumah langsung. Rumah saya dekat, jadi kalau tidak mampir ke sini kelewatan saya,” kata Titiek di lokasi, dilansir Suara.com.

Titiek berharap hakim MK dapat mengabulkan permohonan yang diajukan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Sebab, menurutnya, jika capres petahana Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat Presiden, maka utang Indonesia akan bertambah.

Dia menyebut, saat ini Indonesia memiliki utang sebesar Rp5 triliun dan akan bertambah menjadi Rp10 triliun jika Jokowi kembali menjabat. “Sekarang Indonesia dari 5 tahun saja utangnya sudah Rp5 triliun, kalau mau sepuluh tahun menjabat bisa Rp10 triliun. Terus kalau gitu yang bayar nanti siapa,” tandasnya.

Utang Pemerintah

Angka yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan data sebenarnya. Berdasarkan data APBN Kita yang dikutip Bisnis/JIBI, Rabu (23/1/2019), total utang pemerintah pusat sebanyak Rp4.418,3 triliun. Dengan total perkiraaan PDB pada angka Rp14.735,8 triliun, angka rasio utang sedikit lebih baik dibandingkan dengan realisasi September 2018 yang tembus di atas 30%. Namun, rasio ini naik jika dibandingkan 2014 yang berada pada kisaran 25% dari PDB.

Jika dilihat secara kumulatif, sejak 2014 (dihitung dari akhir pengelolaan APBN 2014) yang posisi utangnya berada pada angka Rp2.608,78 triliun, posisi utang pemerintah pusat empat tahun terakhir bertambah Rp1.809,6 triliun. Artinya kalau diambil rata-rata tiap tahun pemerintah menambah utang sebesar Rp452,4 triliun.

Adapun, komposisi utang pemetintah masih didominasi oleh surat berharga negara senilai Rp3.612,69 triliun atau 81,77% dari total keseluruhan utang dengan SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp2.601,6 triliun dan denominasi valas sebesar Rp1.011 triliun.