Tutup Iklan
Titiek Soeharto (Antara)

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan sikap koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan melanjutkan program Orde Baru (Orba) seperti yang disampaikan http://news.solopos.com/read/20181115/496/952893/titiek-soeharto-serang-jokowi-cangkul-saja-diimpor" target="_blank" rel="noopener">Titiek Soeharto. Demokrat sendiri merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Sandi.

Namun menurut Rachland, apabila kebijakan otoriter ala Orba yang mau dilanjutkan, maka kebijakan tersebut tidak mungkin didukung Partai Demokrat. “Tidak mungkin kalau dari segi otoriterisme, saya kira bagaimana caranya mau dibangkitkan dalam demokrasi sekarang ini,” katanya, Kamis (22/11/2018).

Rachland mengaku tidak mengetahui program zaman Orba mana yang mau dilanjutkan http://news.solopos.com/read/20181122/496/954418/fadli-zon-prabowo-bukan-rendahkan-tukang-ojek-tapi-ingin-yang-lebih-baik" target="_blank" rel="noopener">Prabowo Subianto. Dia malah kebingungan bagaimana program Orba itu dilanjutkan.

Menurutnya, apa yang disampaikan Titiek Soeharto bukan sesuatu yang perlu direspons serius. “Bagaimana caranya [melanjutkan Orba]? Zaman Orba enggak ada demokrasi langsung, bagaimana caranya?” kata Rachland.

Apa yang disampaikan Titiek ini, kata dia, merupakan pernyataan elektoral saja. Karena bisa saja ada orang yang masih loyal dan merindukan gaya pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karena itu, Titiek mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut. 

Senada dengan Rachland, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menganggap adanya petinggi partai seperti Titik Soeharto yang menginginkan Orde Baru kembali merupakan bukti bahwa pedagang politik di Indonesia sedang sakit.

“Kalau ada yang mau balik ke zaman Soeharto, atau mau mempraktikan otoritarianisme gaya baru, menurut saya memang pedagang politik di Indonesia sedang sakit,” kata Haris Azhar, yang juga mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Zaman Soeharto, kata dia, tidak akan bisa terulang. Karena, itu semua banyak prasyaratan untuk menghidupkan kembali era Soeharto.  “Dan sudah tidak mungkin, kalau menurut saya. Itu romantisme saja. Tapi, bahwa otoritarianisme bisa selalu terjadi,” katanya.

Menurut dia, jika ada deal politik soal  pencabutan TAP MPR XI/1998 di koalisi Pilpres, maka tetap harus diwaspadai. Pasalnya, era Orde Baru terbukti otoriter dan korup. Secara prosedur, kata Haris, setidaknya ada dua hal yang memungkinkan http://news.solopos.com/read/20181015/496/946126/make-indonesia-great-again-prabowo-tim-jokowi-mau-jatuh-seperti-orba" target="_blank" rel="noopener">kembalinya Orba, yakni rapat tahunan MPR dan rapat ad hoc dalam rapat tahunan itu yang mencabut TAP MPR itu. 

“Tapi apa dasar situasinya untuk mencabut TAP MPR XI/1998? Sejauh ini tidak ada. Tidak bisa polarisasi politik dijadikan dasar, karena jadi debat lagi dalam MPR yang nantinya terdiri dari dua kubu.”

Dia menganggap, saat musim politik tiba seperti sekarang ini banyak politikus maupun petinggi partai berbicara ngawur. “Hari begini banyak orang bicara ngawur, termasuk si Titiek Soeharto itu. Bicara tapi tidak pernah berimajinasi soal praktik dan dampaknya,” katanya.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten