Tips Mengelola Keuangan di Tengah Perpanjangan PPKM Darurat

Perpanjangan PPKM memaksa masyarakat untuk pintar mengelola keuangan dan penyesuaian anggaran termasuk keuangan pribadi.

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, SUKOHARJO-– Pemerintah telah menetapkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang sampai hari, Senin (21/8/2021). Perpanjangan pembatasan ini tentunya berdampak pada menurunnya perekonomian.

Dilansir dari Bisnis.com pada, Selasa (27/7/2021), Vice President of Partnerships Qoala Noviy Hutauruk mengatakan, kondisi ini memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mengharuskan masyarakat melakukan penyesuaian anggaran.

“Butuh pengelolaan keuangan yang cermat untuk melewati masa-masa ini, khususnya bagi masyarakat yang penghasilannya terganggu akibat pandemi Covid-19,” ujar Noviy dalam keterangan resmi, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Pilih Damai, Aercap Cabut Gugatan Pailit terhadap Garuda Indonesia 

Noviy juga membagikan 4 tips perencanaan keuangan selama menghadapi perpanjangan PPKM Darurat:

1. Punya Cashflow Radian Positif

Artinya, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran sehingga pikiran Anda akan lebih aman dan tentram. Tahan diri Anda untuk pengeluaran bersifat konsumtif. Selain itu, tidak ada salahnya mencari alternatif usaha atau pekerjaan sampingan untuk dapat menambah pundi pemasukan.

2. Pastikan Dana Darurat Likuid

Jika Anda kehilangan pendapatan, maka dana darurat dapat digunakan untuk sementara waktu. Pilihlah produk keuangan dengan likuiditas tinggi atau aset yang dapat dicairkan sewaktu-waktu. Anda bisa memilih seperti tabungan berjangka, deposito, emas, atau reksa dana hingga pasar uang.

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara, Kenapa?

3. Perlindungan Sejak Dini

Siapkan perlindungan sejak dini, salah satunya dengan memiliki asuransi. Tujuannya untuk melindungi cashflow dan dana darurat yang selama ini sudah kita persiapkan sebelumnya, agar kuat pada saat menghadapi risiko yang terjadi baik kepada kesehatan, jiwa, ataupun aset yang Anda miliki.

4. Jangan FOMO

Jangan memaksakan diri untuk punya investasi saham atau kripto seperti yang dilakukan orang sekitar Anda. Cobalah untuk menutup mata agar tidak terjebak dalam fenomena FOMO (Fear of Missing Out) yang dipamerkan melalui media sosial. Kuncinya, tempatkan investasi sesuai porsi kemampuan dan pelajari profil risiko sendiri.

Berita Terkait

Espos Premium

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan ke Indonesia di bandara dan pelabuhan internasional guna mencegah varian Mu dari virus penyebab Covid-19 masuk ke Tanah Air. Kemunculan varian Mu mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia.

Berita Terkini

Bom Waktu China Itu Bernama Evergrande

Evergrande adalah raksasa perusahaan real estat China yang paling terbebani utang saat ini.

Surat Terbuka Brigjen Junior ke Kapolri Berujung Pemeriksaan Puspomad

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyayangkan surat terbuka itu.

Geger Jenderal TNI Bela Tentara yang Lindungi Warga dalam Konflik Lahan

Brigjen Junior mengatakan siap bertanggung jawab atas apa yang ditulisnya.

Diserang PSI, Anies Baswedan Disebut Pura-Pura Peduli Rakyat

Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi.

Penggabungan Gojek dan Tokopedia Diusut KPPU, Adakah Monopoli Bisnis?

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta jangan sampai terjadi monopoli bisnis dari hasil merger Gojek-Tokopedia.

Ganjar Pranowo: Soal Capres Urusan Bu Mega

Perihal pelarangan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyikapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini.

Bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Seberapa Menguntungkan?

Diperkirakan potensi pengurangan konsumsi BBM-nya bisa sampai 6 juta kiloliter di 2030

Dililit Utang Rp4.275 Triliun, Evergrande Juga Meminjam Uang ke Karyawan

Pembeli rumah dan karyawan memadati lobi kantor Evergrande pekan lalu dan meminta uang mereka kembali.

Perusahaan Properti China Bangkrut Picu Kekhawatiran Ekonomi Global

Ketakutan akan kebangkrutan Evergrande mengarah pada kekhawatiran tentang momen Lehman Brothers di seluruh kawasan

Selamat Jalan Prof Sahetapy, Pakar Hukum Perumus Rancangan KUHP

Dia pernah tercatat sebagai anggota tim perumus RKUHP yang diketuai pakar hukum Universitas Diponegoro Prof. Soedarto pada 1964.

Update Covid-19 Indonesia: Hari Ini Kasus Covid-19 Tambah 3.263

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan total kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus 4.195.958 orang.

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan ke Indonesia di bandara dan pelabuhan internasional guna mencegah varian Mu dari virus penyebab Covid-19 masuk ke Tanah Air. Kemunculan varian Mu mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia.

PPKM Makin Longgar, Jangan Buru-Buru "Balas Dendam" Berwisata!

Pelonggaran kegiatan seusai pembatasan ketat berbulan-bulan demi menurunkan penularan Covid-19 memicu munculnya revenge travel atau revenge tourism atau biasa disebut wisata balas dendam. Kedisiplinan terhadap protokol kesehatan selama revenge travel menjadi kunci mencegah lonjakan kasus berikutnya. Revenge travel terjadi ketika masyarakat merasa haus mendapatkan hiburan atau refreshing setelah pengetatan aktivitas di rumah saja dalam periode yang lama.

Akui Dukung Gibran Jadi Wali Kota Solo, Kaesang: Biar Bisnisnya Bisa Saya Ambil

Kaesang mengaku kini memegang bisnis bapaknya, Jokowi. Ia juga sering mengirim makanan ke Istana lewa Gofood.

Diwawancara Deddy Corbuzier, Kaesang Mengaku Tertarik Terjun di Politik, Tapi..

Kaesang Pangarep mengaku kasihan dengan gaji kakaknya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ia juga mengaku bisa membeli pabrik ayahnya secara tunai sekarang juga.

Nyaris 20.000 Pejabat Belum Sampaikan LHKPN ke KPK, Mendagri Tito Termasuk

KPK mengungkapkan masih ada nyaris 20.000 pejabat pemerintah yang belum menyerahkan LHKPN dari total 377.344 wajib lapor.