Semarangpos.com, SEMARANG — Pengurus Resosialisasi Argorejo atau yang populer disebut Sunan Kuning memutuskan untuk menghentikan operasinya saat hari pencoblosan pada Pemilu 2019, 17 April nanti.
Hal itu disampaikan Koordinator Keamanan Resosialisasi Argorejo, Ari Istiadi, saat dijumpai wartawan di Balai RW 004, Jl. Sri Kuncoro, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Selasa (26/2/2019).
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
“Saat coblosan nanti kami akan tutup. Ini kami lakukan untuk memberi kesempatan warga binaan pulang ke kampung halamannya. Maklum, mayoritas warga di sini kan memang berasal dari luar Kota Semarang,” ujar Ari.
Ari menyebutkan saat ini jumlah warga binaan di Resosialisasi Argorejo, yang bekerja sebagai pemandu karaoke (PK) dan pekerja seks komersial (PSK), mencapai 482 orang.
Tingkat partisipasi mereka pada pemilu pun cukup tinggi. Pada Pilgub 2018 lalu, beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tidak pulang kampung dan menggunakan hak pilih di Sunan Kuning.
“Di RW 004 ini [kompleks Sunan Kuning] ada dua TPS yang memiliki DPT 202 pemilih dan 190 pemilih. Jumlah pemilih itu, selain yang dari warga binaan juga merupakan asli kampung sini,” imbuh pria yang juga menjadi aktivisi LSM Lentera Asa itu.
Disinggung apakah para warga binaan resosialisasi itu akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 nanti, Ari mengaku tidak tahu menahu. Hak menggunakan hak pilih itu, sepenuhnya ada di tangan warga pemilih.
Meski demikian, Ari memprediksi banyak di antara warga binaan itu yang tidak akan menggunakan hak pilih.
“Enggak tahu. Mungkin banyak yang kecewa dengan kebijakan politikus yang kemarin mereka berikan suara. Saat sosialisasi banyak yang mendekat, tapi setelah terpilih seakan lepas tangan dengan permasalahan yang ada di Sunan Kuning,” imbuh Ari.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, M. Amin, berharap warga binaan Resosialisasi Argorejo menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 nanti. Ia juga meminta warga aktif dalam melakukan pengawasan selama masa pemilu.
“Kalau ada kecurangan atau politik uang [money politics] segera laporkan ke Bawaslu atau Panwaslu kecamatan. Jangan sampai ada kecurangan dalam pemilu kali ini,” ujar Amin.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
