Tutup Iklan
Tim kuasa hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Tri Medya Panjaitan (tengah) bersiap mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (Antara-Hafidz Mubarak A)

Solopos.com, JAKARTA — Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan siap mematahkan semua https://news.solopos.com/read/20190614/496/998627/isi-petitum-prabowo-jadi-pemenang-atau-coblosan-ulang" target="_blank" rel="noopener">gugatan pengacara pasangan nomor urut 02. Gugatan itu dibacakan saat sidang pendahuluan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. 

Menurutnya, persidangan ini harus mengungkap fakta-fakta yang atas tudingan adanya kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematik, dan masif (TSM). Tudingan itu semestinya tidak hanya dikemukakan secara asumtif. 

"Kalau misalnya dikatakan gaji pegawai negeri naik, bayar THR. Lalu diasumsikan bahwa itu adalah bagian dari kecurangan TSM, harus dibuktikan itu. Kekalahan mereka itu kan 17 juta suara," katanya di Gedung MK, Jumat (14/6/2019).

Dia juga menantang kubu 02 untuk mendapatkan data pasti jumlah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya. Termasuk hubungan atau kausalitas antara https://news.solopos.com/read/20190614/496/998586/bambang-widjojanto-sebut-kenaikan-gaji-pns-bagian-dari-money-politics" target="_blank" rel="noopener">kenaikan gaji dan pemberian THR dan peningkatan suara dari pegawai negeri sipil.

Menurutnya, harus ada bukti detail jika kubu 02 merasa kecurangan itu betul-betul terjadi secara terstruktur dan terukur. "Semuanya dapat dipatahkan karena semuanya itu hanya asumsi-asumi. Tidak merupakan bukti bukti yang dibawa ke persidangan ini," jelasnya.

Selain soal gaji PNS, Yusril menilai tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga juga memakai asumsi ketika memaparkan soal arahan Joko Widodo agar masyarakat memakai baju putih saat pencoblosan di TPS 17 April. Dia juga mempertanyakan anggapan bahwa ajakan Jokowi untuk datang memakai baju putih sebagai suatu https://news.solopos.com/read/20190614/496/998629/kubu-prabowo-tuding-penggelumbungan-suara-tkn-angkanya-dari-mana" target="_blank" rel="noopener">kecurangan. 

"Apa hubungannya? Orang yang baju putih dan baju hitam itu terus pas di kotak suara gimana cara membuktikannya? Jadi masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," imbuhnya.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten