Tim penanggulangan bencana pemerintah perlu dibenahi

SEMINAR--Sekretaris LBP PP Muhammadiyah, Alif Nur Kholis, (tengah) memberikan paparan pada seminar Rencana Kontijensi Daerah Muhammadiyah Menghadapi Ancaman Banjir Bengawan, di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (22/12/2011). (JIBI/SOLOPOS/Dina Ananti Sawitri Setyani)

SUKOHARJO–Lembaga Penanggulangan Bencana (LBP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai tim penanggulangan bencana yang dibentuk pemerintah perlu dibenahi.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

Hal itu menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Menurut Sekretaris LBP PP Muhammadiyah, Alif Nur Kholis, adanya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan masalah bencana akan mempermudah dalam pendistribusian bantuan.

Dia mengatakan kendala yang kerap dihadapi tim di lapangan, bantuan ini hanya berkumpul pada satu wilayah sementara masih banyak daerah yang harus belum tersentuh.

“Selama ini saat kami akan terjun ke lapangan dan bergabung, mereka (pemerintah-red) tidak memiliki data yang akurat mengenai daerah yang terkena bencana berikut dengan bantuan yang telah didistribusikan,” jelas dia di sela-sela acara Rencana Kontijensi Daerah Muhammadiyah Menghadapi Ancaman Banjir Bengawan, di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (22/12/2011).

Dia mengatakan dalam forum yang menghadirkan perwakilan masyarakat Muhammadiyah dari wilayah Wonogiri hingga Gresik, para peserta diharapkan dapat menjadi koordinator yang bisa melaporkan apa yang dibutuhkan saat terjadi bencana di daerah.

Hal ini dinilai penting mengingat saat kejadian bencana, bantuan yang dikirim belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Seksi Operasi Pemeliharaan (OP) dan Perencanaan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Gemala Suzanti, mengungkapkan perlu untuk menyusun standar operasional pelaksanaan penanganan banjir termasuk di antaranya penyamaan persepsi tentang kesiapsiagaan dan pengendalian banjir.

Kerja sama antarberbagai elemen masyarakat ini diharapkan untuk memperkecil kerugian yang ditanggung oleh pemerintah. “Bencana bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama,” jelas dia.

(das)