Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada tiga ancaman yang bisa merusak demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ancaman pertama menurut AHY, adalah politik uang atau politik transaksional sehingga semua pihak harus mengawal setiap tahapan Pemilu 2024 agar tidak terjadi jual beli suara.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Ini bahaya karena hanya mereka yang memiliki uang yang akhirnya bisa menguasai politik dan mengawaki negara ini,” kata AHY dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8/2022), seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Ancaman kedua adalah politik identitas. Jika dieksploitasi secara berlebihan, menurut dia, politik identitas yang memanfaatkan isu agama, suku, ras, dan identitas itu akan berbahaya karena menimbulkan perpecahan bangsa.
Baca Juga: Ganjar Ketemu AHY, PDIP: Hanya Kebetulan, Bukan Direncanakan
“Ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan pada anak dan cucu,” tambahnya.
Ancaman ketiga, menurut dia, yakni politik fitnah, hoaks, berita palsu, dan kampanye hitam.
Dari ketiga ancaman tersebut, dia berharap ada mekanisme yang dimunculkan oleh bangsa Indonesia untuk melawan itu semua.
Baca Juga: Ini Daftar Parpol yang Mendaftar Sebagai Peserta Pemilu 2024
“Jangan biarkan bangsa kita dihancurkan oleh perilaku buzzer-buzzer yang hanya ingin meruntuhkan persatuan di antara kita,” tegasnya.
Sebagai solusi, AHY mengajak lembaga penyelenggara pemilu dan eluruh masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kelompok calon pemilih terbesar, untuk mengembangkan literasi politik.
Demokrasi tidak boleh hanya dihitung dari penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan melainkan juga harus ada kualitas dan rasionalitas untuk memilih pemimpin paling tepat bagi rakyat Indonesia.
Baca Juga: PDIP Jadi Parpol Pertama Mendaftar Calon Peserta Pemilu 2024 ke KPU
“Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh hanya dihitung hanya dari regularitas penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan, tetapi juga memerlukan kualitas dan rasionalitas para pemilih untuk menggunakan haknya memilih pemimpin yang paling tepat bagi rakyat,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
