Kategori: Nasional

The Habibie Center: Pandemi Ubah Wajah Radikalisme


Solopos.com/Cahyadi Kurniawan

Solopos.com, SOLO — Pandemi Covid-19 di Indonesia memperparah kemunduran demokrasi. Kondisi ini, menurut penelitian The Habibie Center dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikalisme untuk menyusun kekuatan, menggalang simpati, dan “mengambil alih” sebagian peran pemerintah atas krisis.

Sebuah studi yang dilakukan The Habibie Center (THC) bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation menemukan pandemi linier dengan kemunduran demokrasi di Indonesia meski kemunduran ini sebetulnya terasa setidaknya dalam 1,5 dekade terakhir. Kesan lambat dalam penanganan pandemi menjadi salah satu indikasinya.

THC mencatat sejumlah dinamika kemunduran demokrasi di Indonesia salah satunya gejala politisasi dan sentralisasi kekuasaan yang kentara dengan adanya tarik menarik kepentingan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.  Sentralisasi kekuasaan juga terlihat pada getolnya pemerintah mengebut penyelesaian UU Cipta Kerja di tengah pandemi.

Baca Juga: 9 Bulan Diadopsi, Anak Balita Disiksa Hingga Tewas

Selain itu, ada juga gejala sekuritisasi dalam penanganan pandemi yang melibatkan TNI dan Polri. THC menemukan setidaknya ada 250 perwira aktif dan purnawirawan menjabat di Satgas baik pusat maupun daerah.

“Kami melihat fenomena ini seakan-akan pemerintah atau rezim sekarang sangat ketergantungan pada politik jejaring atau keamanan. Kalau enggak ada check and balances bisa meninggalkan jejak militer di lini-lini sosial lainnya,” kata peneliti THC, Sopar Peranto, pada webinar Covid-19, Demokrasi, dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia yang digelar THC, Senin (22/2/2021).

Selain dinamika demokrasi, riset The Habibie Center itu juga mengungkap dinamika ekstremisme di Indonesia selama pandemi. Pandemi melahirkan ruang bagi kelompok radikal untuk merekrut kader lantaran adanya kekosongan kekuasaan yang dialami negara yang fokus pada penanganan pandemi.

Baca Juga: Gempa Sulawesi Barat Dinilai Tak Lazim, Mengapa?

Perekrutan ini tidak hanya melalui internet atau media sosial tetapi melalui peluang usaha untuk para korban PHK.  Mereka yang tertarik bergabung akan mendapatkan materi dan kesempatan untuk berusaha.

Perubahan modus kelompok radikal ini dibenarkan oleh Analis Utama Kebijakan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol Ibnu Suhaendra. Ibnu mengatakan sebelumnya, propaganda digelar secara konvensional melalui komunitas pengajian, sekarang digelar melalui ruang siber.

Kelompok radikal juga mengubah sasaran perekrutan dari kelompok dengan latar sosial ekonomi rendah menjadi sosial ekonomi tinggi bahkan berpendidikan tinggi. “Pelatihan dulu dengan tatap muka melalui pengajian. Sekarang memasang e-book dan e-learning. Penyediaan logistik berubah dari konvensional, sekarang modus serba online. Misal Abu Rara yang menusuk Wiranto di Serang, pesan pisaunya online,” ujar Ibnu.

Baca Juga: Kristen Gray Dideportasi Via Bandara Soekarno-Hatta

Bukan hanya itu, dari segi komando juga berubah mulai dari sistem hierarkis menjadi inisiatif yang terputus. Sasaran penyerangan juga berubah dari target simbol-simbol barat menjadi masyarakat lokal dan aparat keamanan.

“Kelompok teroris melihat pandemi sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak rekrutan, dukungan, simpatisan. Untuk menyerang lebih keras. Kelompok teroris dunia di Afrika dan Timur Tengah melakukan penguasaan wilayah dan sekarang operasionalnya makin besar,” kata Ibnu.

Business as Usual

Meski secara intensitas serangan aksi terorisme menurun selama pandemi, hal ini tak berarti gerakan terorisme selesai. Kelompok ini memanfaatkan pandemi sebagai ruang untuk menyusun kekuatan dengan memanfaatkan kelemahan lawan. Gerakan ini masih aktivitas seperti biasanya atau business as usual seperti fundraising, propaganda, perekrutan, dan lainnya guna menjaga eksistensi gerakan.

Baca Juga: Film Animasi Siswa SMK RUS Berprestasi Internasional

“Covid-19 mengakibatkan pembatasan gerak yang membikin kerumunan itu makin jarang terjadi. Akibatnya motivasi untuk aksi ini kurang karena kurang teatrikal, kurang materi untuk propaganda,” kata dosen Universitas Indonesia, Ali Abdullah Wibisono.

Menurut Wibisono, kelompok radikal ini mem-framing pandemi sebagai konspirasi antara negara adidaya yakni AS dan Tiongkok. Pandemi disebut-sebut sebagai pengembanga senjata biologis dan konspirasi untuk menciptakan kontrol sosial. Framing ini terafirmasi oleh kebijakan pemerintah yang melibatkan militer dan polisi dalam penanganan pandemi.

Selain itu, kelompok radikal menyebut Covid-19 sebagai tentara Allah yang menghukum Tiongkok atas perlakuannya terhadap muslim Uighur dan AS kepada komunitas muslim Timur Tengah. Namun, Wibisono menilai kedua framing ini tidak memiliki koherensi satu sama lain.

Baca Juga: Pesawat CN235 Diminati Mancanegara, Ke Mana Saja Pasarnya?

Hal ini bukan masalah bagi kelompok radikal sebab misinya hanya satu menghimpun sebanyak mungkin audiens. “Konteksnya adalah masyarakat yang mengalami frustrasi akibat ketidakpastian dan lambatnya respons pemerintah dan kadang tidak menyelesaikan. Organisasi teroris menawarkan jawabannya yang sederhana atas masalah ini,” ujar dia.

Pandemi, lanjut Wibisono, mendorong mereka melakukan aksi humaniter. Kelompok teroris menyabotase fungsi humaniter pemerintah yang gagal karena terlambat merespons. Aksi ini terlihat dari kelompok Taliban yang sangat aktif mengkampanyekan protokol kesehatan dan menyediakan ruang isolasi.

Di Indonesia, ada gerakan amal dari kelompok yang berafiliasi dengan kelompok teroris untuk membantu keluarga yang ditinggalkan mujahidnya atau kepala keluarganya yang terlibat terorisme. “Secara umum, ini suatu pembenaran ideologis. Kemudian menjadi tata kelola bayangan atau shadow government di negara lemah. Ke depan sekuritisasi ini perlu dikurangi dan mengedepankan fungsi humaniter. Kalau tidak, fungsi ini diambil alih oleh kelompok teroris,” tutur Wibisono.

Baca Juga: Mengeluh Punya Haters ke Fiki Naki, Mata Dayana Berkaca-Kaca...

Penanganan Ekstremisme Berkekerasan Selama Pandemi

Penangkapan terduga teroris terus dilakukan selama pandemi.

Realokasi sumber daya penanganan teroris.

Program deradikalisasi terhambat selama pandemi.

Pendampingan terhadap penyintas serangan teroris berkurang.

Sekuritisasi penanganan terorisme.

Dampak ketergantungan pada aparat di masa pandemi di masa pascapandemi.

Sumber: The Habibie Center

Baca Juga: Tak Ditangkap Polisi, Raffi Ahmad dan Ahok Trending Topic Twitter

Temuan Studi Pandemi, Demokrasi, dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia

Covid-19 mengamplifikasi penurunan demokrasi Indonesia.

Gejala intoleransi meningkat selama pandemi dapat menjadi enabling factor untuk radikalisasi.

Respons kelompok ekstremisme berkekerasan terhadap pandemi dan penurunan demokrasi.

Perluasan peran militer dalam penanganan ekstremisme berkekerasan.

Baca Juga: Dikenalkan dengan Indonesia, Dayana Diundang ke KBRI Nur-Sultan

Rekomendasi Kebijakan

Penguatan kembali peran masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat.

Menjamin akuntabilitas, check and balances dan evaluasi pelibatan aktor keamanan dalam penanganan Covid-19.

Program-program berbasis komunitas yang menguatkan kohesi sosial dan solidaritas perlu didorong untuk menekan eksklusivitas kelompok di masyarakat selama pandemi.

Penguatan kembali kontranrasi.

Transparansi. Komunikasi publik terkait penanganan Covid-19 dan sinergi kebijakan lintas sektor dan pusat-daerah perlu ditingkatkan untuk melawan narasi ekstremisme berkekerasan.

Program mitigasi dampak pandemi harus bersifat inklusif.

Rekomendasi mengenai riset lanjutan.

Sumber: Riset The Habibie Center dan Sasakawa Peace Foundation

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Share
Dipublikasikan oleh
Rahmat Wibisono