Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, baru saja menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 di 35 kabupaten/kota di wilayahnya. Rata-rata, kenaikan upah di seluruh daerah di Jateng berkisar di angka 8,57%.
Kenaikan UMK ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan buruh. Banyak buruh yang tidak setuju dengan kenaikan UMK 8,57% karena akan semakin memperbesar disparitas upah buruh di Jateng dengan provinsi lain.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Selain itu, kenaikan UMK itu dianggap tidak memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah disurvei kelompok buruh sepanjang 2019 ini.
Kendati demikian, Ganjar menilai Pemprov Jateng sudah melakukan sederet upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Tak hanya menetapkan gaji yang dianggap rasional, tapi Pemprov Jateng juga memberikan sejumlah fasilitas kepada buruh seperti transportasi murah melalui Bus Rapid Trans (BRT) Trans Jateng dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi buruh.
Dengan BRT Trans Jateng, buruh bisa mendapatkan moda transportasi dengan biaya murah Rp1.000. Saat ini, BRT Trans Jateng sudah tersedia dalam tiga kordor, yakni rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga, dan Semarang-Kendal.
Sementara untuk rusunawa bagi buruh sudah tersedia di beberapa daerah seperti Jrakah di Kota Semarang, Gedanganak di Ungaran, Tempuran dan Gunungpring di Magelang, dan Mojosongo, Boyolali.
Ganjar mengatakan sebenarnya banyak buruh yang menuntut upah tinggi karena ada banyak persoalan di belakang mereka. Dirinya menyebut hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan upah yang minim.
"Saya tanya, apa problemnya?. Ternyata soal kesehatan, perumahan, transportasi, pendidikan menjadi faktor utama. Maka negara harus hadir dan melakukan intervensi," kata Ganjar di Semarang, Jumat (22/11/2019).
Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Jateng tersebut cukup diapresiasi oleh para buruh. Meski pun belum optimal dan belum memenuhi seluruh kebutuhan buruh yang ada.
"Itu langkah yang bagus, namun fasilitas-fasilitas semacam itu harus ditambah," kata Sekertaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jateng, Syariful Imaduddin.
Hal senada disampaikan Ketua DPD KSPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo. Menurut Heru, ke depan yang diharapkan buruh adalah rumah murah.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
