Solopos.com, KARANGANYAR — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Karanganyar kukuh menggunakan aturan KomandanTe seperti yang tertuang di Peraturan PDIP Nomor 1 Tahun 2023 dalam menentukan dan menetapkan caleg terpilih hasil Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PDIP Karanganyar, Bagus Selo, Jumat (19/4/2024). Ia mengatakan peraturan PDIP Nomor 3 Tahun 2024 yang diterbitkan 17 April 2024 dipahaminya hanya mengatur tentang pelanggaran kode etik dan disiplin partai. Aturan itu bukan mempermasalahkan PP Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana yang menjadi polemik penetapan caleg terpilih dari PDIP.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Untuk Jawa Tengah tetap memberlakukkan peraturan partai Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah menjadi kesepakatan DPRD provinsi dan kabupaten di Jawa Tengah,” kata Bagus di gedung DPRD Karanganyar.

Ia menjelaskan peraturan partai  Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan DPD PDIP Jawa Tengah juga diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto. Dalam peraturan ini, diberlakukan di kabupaten/kota yang mendapatkan 20 persen sampai dengan 50 persen kursi Pemilu 2019. Kecuali Wonogiri, Solo dan Boyolali dikarenakan hasil Pemilu 2019 di tiga daerah itu lebih dari 50 persen. Sehingga tidak memberlakukan PP Nomor 1 Tahun 2023 dalam menetapkan caleg terpilih.

“DPC PDIP Karanganyar tetap sesuai regulasi PP 1 tahun 2023 itu dan sudah menjadi aturan internal partai di Jawa Tengah,” katanya.

Mengenai DPP PDIP mengeluarkan peraturan Nomor 3 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tentang Penyelesaian Internal Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten PDIP tahun 2024, Bagus tetap berkeyakinan itu hanya mengatur permasalahan kode etik dan displin partai.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPP PDIP menerbitkan peraturan Nomor 3 Tahun 2024. Dalam huruf (b) peraturan itu disebutkan, bahwa penentuan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemilu Legistlatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah berdasarkan peraih suara terbanyak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam peraturan tersebut juga sudah ditetapkan mekanisme mengenai potensi perselesihan atas Pemilu anggota DPR hingga DPRD baik antara caleg internal melalui Mahkamah Partai.

Terkait dengan jangka waktu pengajuan permohonan terhitung sejak tanggal 20 Maret hingga 20 April 2024. Selain itu dalam pasal 23 ayat (3) peraturan itu ditegaskan keputusan DPP merupakan hak ekslusif DPP Partai yang bersifat final dan mengikat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan mencabut peraturan yang berlaku sebelumnya. DPP PDIP juga menginstruksikan kepada pimpinan partai menyosialisasikan aturan itu agar semua anggota partai mengetahui.

Solopos.com, TRENGGALEK — Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di tujuh kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sejak Kamis (18/4/2024) hingga Jumat (19/4/2024) dini hari.

Rentetan bencana sebagai dampak cuaca ekstrem itu menyebabkan banyak kerusakan, mulai dari hunian warga, fasilitas umum, infrastruktur hingga sawah kadang warga.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Informasi yang dihimpun Pusdalops BPBD Trenggalek hingga Jumat pagi tercatat ada delapan rumah dan satu masjid yang mengalami rusak parah.

Beberapa rumah yang berada di tepi sungai pesisir selatan Munjungan, Trenggalek bahkan dilaporkan hanyut terbawa arus banjir.

“Untuk taksir kerugian masih kami lakukan pendataan. Namun sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa,” kata Kepala BPBD Trenggalek, Triadi Atmono, dilansir Antara.

Dijelaskan, banjir dan tanah longsor di 11 desa itu dipicu hujan intensitas tinggi yang sebelumnya mengguyur wilayah Bumi Menak Sopal sejak pukul 17.00 WIB hingga 23.30 WIB pada Kamis (18/4/2024).

Akibatnya pada pukul 18.30 WIB, area persawahan, jalan hingga permukiman warga di Dusun Bungur-Karangturi Desa/Kecamatan Munjungan terdampak banjir dengan ketinggian sekitar 50 centimeter.

Banjir juga dilaporkan terjadi di Desa Tawing dan Desa Masaran Kecamatan Munjungan serta Desa Munjungan.

Di Desa Munjungan banjir berdampak paling parah. Sebanyak empat rumah di Dusun Bungur Desa Munjungan terdampak kerusakan akibat luapan Sungai Bungur.

Sebagian sisi dari empat rumah warga di RT 27/RW 07 Dusun Bungur yaitu rumah Kodirun, Zainudin, Miran dan Tasrip rusak akibat hanyut terdampak luapan air sungai.

“Selain itu, sebuah masjid di daerah setempat juga terdampak kerusakan akibat luapan sungai itu,” ujar Triadi.

Selain di wilayah Munjungan, pada pukul 21.30 WIB banjir dengan ketinggian 60-80 centimeter terjadi di RT 18,19,20,21 dan 23 Dusun Ngares Kecamatan Trenggalek.

Banjir akibat sungai yang meluap hingga memasuki permukiman warga juga terjadi di RT 04,05,06 dan 08 di Kelurahan Tamanan pada pukul 22.30 WIB.

Banjir juga terjadi di RT 03/RW 01 Dusun Tirto Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo.

Selain banjir, longsor juga menerjang empat rumah warga di Kecamatan Bendungan sekitar pukul 22.30 WIB.

Rumah Said di RT 07/RW 03 Desa Dompyong mengalami kerusakan terdampak tanah longsor itu.

Kerusakan juga terjadi di rumah Sarjuni, Nurudin dan Nurwanto, warga RT 29/RT 09 Dusun Kacangan Desa Sumurup.

Tiga rumah di lokasi yang sama mengalami kerusakan pada bagian dapur.

“Selain itu tanah longsor juga menutup total badan jalan di utara pasar Dompyong Jalan Trenggalek – Bendungan KM 14 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan. Jalan tidak bisa dilewati,” tambahnya.

Triadi menyebut petugas gabungan telah diterjunkan untuk menanggulangi dampak bencana itu.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi bencana susulan jika hujan kembali mengguyur.

Sebab potensi cuaca ekstrem merujuk keterangan BMKG berpotensi terjadi hingga 21 April 2024.

“Kami imbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati, mengantisipasi dampak potensi cuaca ekstrem,” katanya.