Teruntuk Para Menteri, Ini 5 Arahan Presiden Jokowi untuk Pemulihan Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Antara)

Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN 2020, Rabu (3/6/2020). Dia menyampaikan lima poin penting untuk menjadi arahan para menteri menjaga roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, Jokowi meminta program pemulihan ekonomi dirancang dengan tepat dan dieksekusi dengan cepat. "Agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," kata Presiden, Rabu.

Presiden meminta semua skema pemulihan ekonomi yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 segera dilaksanakan. Dalam regulasi itu, pemerintah mengatur soal subsidi bunga kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan penempatan dana pemerintah di bank yang terdampak dari restrukturisasi kredit.

Kredit Properti Bersubsidi Tumbuh 10%, Non Subsidi Anjlok 40%

Selain itu, regulasi tersebut memuat penjaminan kredit modal kerja, suntikan modal badan usaha milik negara (BUMN), dan investasi pemerintah untuk modal kerja.

Kedua, Presiden meminta program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan manfaat nyata, terutama bagi industri sektor padat karya. "Agar mereka mampu beroperasi, ini penting. Dan mencegah PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para karyawan," kata Jokowi.

Ketiga, Presiden meminta pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan konsep berbagi beban secara proporsional. Artinya pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pelaku usaha harus bersiap memikul risiko secara gotong royong.

783 Jemaah Haji Boyolali Batal Berangkat, Kemenag Kembalikan Paspor

Presiden Ingatkan Soal Transparansi

"Agar pelaku usaha, korporasi tetap mampu berjalan, PHK [pemutusan hubungan kerja] masif dapat kita cegah, dan sektor keuangan bisa tetap stabil, dan roda ekonomi bisa kita jaga," ujar Jokowi.

Keempat, Jokowi mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mencegah risiko terjadinya korupsi. Presiden meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP sedari awal dilibatkan untuk melakukan pendampingan.

Harga Emas Hari Ini 3 Juni: Antam Turun, Pegadaian Naik

"Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," tegas Jokowi.

Terakhir atau kelima, seluruh program pemulihan ekonomi telah berdampak pada kenaikan belanja negara yang pada akhirnya berimplikasi kepada kenaikan defisit APBN.

Presiden pun meminta Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Suharso Monoarfa mengkalkulasi dengan cermat terhadap berbagai risiko fiskal.

Terima Kasih Bank Jateng, 546 Nasabah di Sragen Dapat Keringanan Kredit

Sumber: Bisnis.com


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho