Terungkap! Banyak Warga Wonogiri Pemegang KKS Tak Terima Bantuan, Setiap Kecamatan Ada
Karni, 60, berada di gubuknya di hutan Alas Kethu, Lingkungan Salak 002/RW 003, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Sabtu (30/5/2020). (Solopos/Rudi Hartono)

Solopos.com, WONOGIRI - Masalah warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS tetapi tak bisa mendapatkan bantuan sosial bahan pangan seperti dihadapi Karni, 60, ternyata dihadapi warga yang lingkupnya lebih luas di Wonogiri.

Bahkan, setiap kecamatan terdapat warga yang menghadapi permasalahan sama. Menurut Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, persoalan ini merupakan masalah nasional. Pemerintah pusat hingga daerah sedang mencari solusi mengatasinya.

Seperti diketahui, Karni, warga Salak RT 002/RW 003, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, salah satu warga penerima KKS tetapi tak bisa mendapatkan bantuan pangan.

Gandeng Pekerja Seni, Pasoepati Galang Donasi Penanganan Covid-19

Kepala Dinsos Wonogiri, Kurnia Listyarini, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (3/6/2020), menyampaikan persoalan tersebut terdeteksi sejak lama. Oleh karena itu Pemkab Wonogiri melalui Dinsos meminta seluruh pemerintah kecamatan mendata warga pemegang KKS yang tak bisa mendapatkan bansos.

Namun, pendataan tertunda lantaran ada pandemi virus corona. Alhasil, Dinsos belum mendapatkan data riil. “Jumlahnya [warga menerima KKS tetapi tak bisa mendapatkan bantuan pangan] belum diketahui. Tapi, berdasar laporan setiap kecamatan ada [warga yang mengadapi masalah seperti dihadapi Karni],” kata Kurnia.

Skala Nasional

Dia melanjutkan masalah ini dihadapi berbagai daerah dalam skala nasional. Seperti diketahui, BSP reguler merupakan program pemerintah pusat melalui Kemensos. Persoalan ini terjadi lantaran data berdasar surat perintah pencairan dana (SP2D) atau data bayar Kemensos lebih sedikit dari pada data milik bank yang tergabung dalam himpunan bank negara (himbara).

Bank-bank tersebut ditunjuk pemerintah sebagai penyalur dana ke rekening KPM. Data yang masuk bank adalah data penerima program beras untuk warga miskin atau raskin (program sebelum BPNT). Data itu sebagai dasar pencetakan KKS oleh bank.

Matahari "Lockdown", Bumi Bakal Berguncang & Cuaca Dingin

Padahal, pada saat peralihan program raskin ke BPNT terjadi perubahan data karena ada perbaikan. Perubahan paling mendasar, yakni data KPM BPNT harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada proses itu sistem di tingkat pusat mengoreksi atau membersihkan data invalid. Namun, pemerintah kabupaten/kota tak bisa mendeteksi penyebab terjadinya invalid dan jumlah data yang dianggap invalid tersebut.

Lantaran data yang dimiliki lebih banyak dari pada SP2D membuat bank mencetak KKS juga lebih banyak. Alhasil, saat realisasi November 2018 lalu KPM yang mendapat aliran dana untuk menebus bantuan pangan tidak sesuai dengan jumlah KKS yang tercetak.

Bansos Covid-19 dan Diskon Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2020, Tapi…

“Di Wonogiri bank yang ditunjuk menyalurkan dana ke KPM adalah BNI. Masalah ini terjadi di daerah-daerah lain, jadi tak hanya di Wonogiri,” terang Kurnia.

Terpisah, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI Cabang Wonogiri, Fidi Firdaus, menyampaikan BNI cabang mendistribusikan KKS sesuai KKS yang diterima dari BNI pusat. KKS tersebut sebelumnya sudah dicocokkan dengan data dari BNI pusat dan Kemensos. Dia meyakini BNI dan Kemensos sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho