Ternyata Ini Dampak BLT Terhadap Pembangunan Desa di Wonogiri

Solopos.com, WONOGIRI — Pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung tunai atau BLT sejak 2020 dipastikan bakal membuat capaian realisasi program yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa bakal tak maksimal.

Ini karena banyak program yang telah direncanakan desa tidak dapat dilaksanakan, lantaran anggaran kegiatan dialihkan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Kondisi itu memengaruhi realisasi program pada tahun berikutnya dan seterusnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Terlebih, tahun ini BLT dilanjutkan selama 12 bulan atau setahun penuh dengan alokasi Rp300.000/penerima/bulan. Semakin banyak keluarga penerima manfaat atau KPM akan semakin besar pula dana desa yang dialokasikan untuk BLT.

6 Jam, Gunung Merapi 17 Kali Gugurkan Lava Pijar

Porsi anggaran untuk program lainnya pun menjadi kecil. Bahkan, ada program yang harus ditunda lagi karena tak kebagian anggaran.

Kepala Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Sutrisno, kepada Solopos.com, Minggu (10/1/2021), menyampaikan dialokasikannya anggaran BLT memengaruhi capaian realisasi program enam tahunan sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM desa.

Capaian RPJM desa bakal tidak bisa sesuai harapan. Hal itu menjadi keniscayaan karena program yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan mengingat anggarannya dialihkan untuk BLT.

Digeser Tahun Berikutnya

Dia memberi simulasi. Jika ada program 2020 yang tak bisa dilaksanakan, idealnya program yang tertunda itu bisa direalisasikan 2021.

Artinya, program yang mestinya direncanakan dan direalisasikan pada 2021 harus digeser untuk dilaksanakan tahun berikutnya. Itu karena pada 2021 fokus merealisasikan program 2020 yang tertunda.

Catat, Mulai Senin Mal di Soloraya Tutup Pukul 19.00 WIB

Padahal, 2021 BLT bergulir lagi selama setahun. Ini membuat program yang sempat tertunda itu kian berat direalisasikan. Apabila tidak bisa dilaksanakan lagi akan menjadi beban pada tahun berikutnya.

“Pada 2020 kami mendapatkan dana desa senilai Rp1,4 miliar. Tapi semua program fisik yang anggarannya lebih kurang Rp600 juta di Jimbar waktu itu tertunda. Ya karena anggaran dialihkan untuk BLT selama tujuh bulan. Anggaran yang dialokasikan untuk BLT cukup besar karena penyaluran pada enam bulan pertama jumlah KPM banyak, yakni 258 keluarga. Satu bulan berikutnya jumlah KPM turun menjadi 54 keluarga karena dana desa kami saat itu tinggal Rp16 juta-an,” kata Sutrisno saat dihubungi.

Program yang tak dapat dilaksanakan pada 2020 itu, seperti pembangunan balai pertemuan warga dan pembangunan jalan usaha tani atau JUT.

Anggaran untuk rehab rumah tidak layak huni atau RTLH juga terpangkas, sehingga yang awalnya sasaran sebanyak 13 unit menjadi sembilan unit saja dengan alokasi anggaran Rp15 juta/unit.

Mulai Hari Ini Pegawai Pemkab Karanganyar Sebagian Besar Bekerja Dari Rumah

Realisasi BLT juga membuat program pendidikan dan pelatihan atau diklat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga tertunda. Terkait dengan pengalokasian anggaran untuk BLT 2021, Sutrisno belum mendapatkan gambaran anggaran yang dibutuhkan.

Hal itu lantaran pihaknya belum mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Dinas Sosial sebagai dasar penentuan KPM. Alhasil, musyawarah desa untuk membahas ihwal KPM belum dapat digelar.

“Tapi kemungkinan jumlah KPM tahun ini lebih sedikit dari pada tahun lalu. Ini karena penentuan KPM berdasar DTKS, sehingga hanya yang sudah masuk DTKS yang bisa menjadi KPM. Kalau jumlah KPM tak terlalu banyak, insyaallah program 2020 yang sempat tertunda bisa dilaksanakan meski tak semuanya. Tahun ini kami mendapat dana desa Rp1,3 miliar,” imbuh Sutrisno.

Pembangunan Drainase

Terpisah, Kepala Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Karsanto, menyampaikan hal senada.

Dia menginformasikan ada sejumlah program 2020 yang tak bisa dilaksanakan di tahun yang sama, yakni rabat jalan, pembangunan JUT, dan pembangunan drainase.

Anggaran program yang tertunda itu Rp300 juta-Rp400 juta. Sedianya program itu akan dilaksanakan 2021 ini. Namun, kemungkinan program tetap tak bisa dilaksanakan karena anggaran akan difokuskan untuk BLT senilai Rp493 juta.

PPKM Dimulai, Omzet Pedagang Pasar Bunder Sragen Diprediksi Turun 40%-50%

Sementara, dana desa untuk Singodutan tercatat Rp886,3 miliar. “Kami punya program pembangunan gedung serba guna yang bisa untuk lapangan badminton di dalam kompleks sport center secara bertahap. Tapi kemungkinan realisasinya bakal tertunda juga,” kata Karsanto.

Seperti diketahui, tahun ini semua desa wajib melanjutkan penyaluran BLT senilai Rp300.000/penerima selama setahun penuh. Hal itu seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.