Terminal Giwangan Jadi Lokasi Pengembangan Kota Hijau

Foto Terminal Giwangan
JIBI/Harian Jogja/Antara

JOGJA-Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan pilihan lokasi pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau, yaitu di Terminal Giwangan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Di terminal itu nanti, akan dibangun ruang terbuka hijau yang diintegrasikan dengan unsur pendidikan lalu lintas. Bentuknya adalah Taman Lalu Lintas,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Edy Muhammad Kamis (30/5).

Menurut dia, lokasi pembangunan akan dipusatkan di dalam kawasan terminal dan tidak akan melebar ke luar kawasan tepatnya di bagian selatan terminal.

Edy mengatakan, proses pembangunan ruang terbuka hijau di Terminal Giwangan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) tersebut telah masuk dalam program nasional.

“Seluruh dana yang dibutuhkan untuk proses pembangunan pun berasal dari pusat. Diharapkan, ruang terbuka hijau tersebut sudah selesai dibangun pada akhir tahun,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Edy, proses realiasasi ruang terbuka hijau tersebut masih dalam tahap perencanan termasuk penyusunan konsep secara detil.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Laporan dan Evaluasi Bappeda Kota Jogja, Wahyu Handoyo mengatakan, luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ruang terbuka hijau di Terminal Giwangan tersebut adalah sekitar 3.000 meter persegi.

Dana yang telah disiapkan oleh pusat untuk merealisasikan ruang terbuka hijau tersebut adalah sekitar Rp400 juta.

“Pembangunan ruang terbuka hijau di Terminal Giwangan akan mendukung ‘green transportation’. Direncanakan, akan ada fasilitas pendukung untuk mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan,” ucapnya.

Lokasi terminal, lanjut dia, juga dianggap cukup strategis sehingga ruang terbuka hijau yang nantinya terbangun bisa diakses oleh warga dengan cukup mudah sehingga fungsinya menjadi optimal.

Kota Jogja telah melaksanakan P2KH pada 2012 dan karena pelaksanaannya dianggap cukup baik, maka program inisiasi dari pemerintah pusat tersebut kembali diteruskan pada 2013.