Terlalu! Gubernur Sulsel Rela Korupsi Demi Belikan Jetski untuk Anak

Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Nurdin Abdullah membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura subsider 3 tahun penjara.

 Nurdin Abdullah. (detik.com-dok. Pemprov Sulsel)

SOLOPOS.COM - Nurdin Abdullah. (detik.com-dok. Pemprov Sulsel)

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah menerima suap berulang kali demi bisa membeli speed boat dan jetski untuk sang anak, M. Fathul Fauzi Nurdin.

Atas perbuatannya itu, Nurdin Abdullah dihukum lima tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Ibrahim, Senin (29/11/2021) malam, menyatakan Nurdin Abdullah terbukti menerima gratifikasi senilai 200 ribu dolar Singapura dan Rp5,587 miliar, termasuk digunakan untuk membeli speed boat dan jetski buat anaknya.

“Terdakwa dalam jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2021 terbukti menerima gratifikasi senilai total 200 ribu dolar Singapura dan Rp5,587 miliar,” kata Ibrahim seperti disadur Solopos.com dari Antara.

Sidang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teleconference. Nurdin Abdullah mengikuti sidang dari Gedung KPK di Jakarta sedangkan majelis hakim, JPU KPK, dan sebagian penasihat hukum hadir di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel.

Baca Juga: Istri Pengusaha Pindahkan Isi Rekening Setelah Gubernur Sulsel Kena OTT 

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Nurdin Abdullah, karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura dan Rp8,087 miliar.

Dalam dakwaan pertama, Nurdin Abdullah terbukti menerima suap dari Agung Sucipto selaku pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba senilai Rp2,5 miliar dan 150 ribu dolar Singapura.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Nurdin Abdullah terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp5,587 miliar dan 200 ribu dolar Singapura dari beberapa pihak.

Perincian suap Nurdin Abdullah versi majelis hakim:

1. Pada pertengahan tahun 2020 menerima uang yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti dari kontraktor/pemilik PT Gangking Raya dan CV Michella Robert Wijoyo.

“Dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima uang, bukan beras Tarone namun dalam persidangan penuntut umum belum dapat mengungkapkan jumlah uang dalam kardus sehingga dapat disimpulkan terdakwa terbukti terima uang dari Robert Wijoyo tapi jumlahnya tidak dapat dipastikan,” kata hakim.

2. Pada 18 Desember 2020 menerima uang Rp2 miliar masing-masing Rp1 miliar dari kontraktor/pemilik PT Mega Bintang Utama dan PT Bumi Ambalat Nuwardi bin Pakki alias H. Momo dan Haji Andi Indar.

“Telah diterima uang sebesar Rp2 miliar dari Haji Momo dan Haji Andi Indar melalui Sari Pudjiastuti yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp800 juta, dan dibayarkan oleh M Irham Samad untuk membeli mesin speed boat sebesar Rp355 juta dan 2 unit ‘jetski’ yang dibeli terdakwa sebesar Rp797 juta, dan sisanya Rp48 juta diambil oleh M. Fathul Fauzi Nurdin,” beber hakim.

3. Pada Januari 2021 menerima uang 200 ribu dolar Singapura dari Nuwardi alias H Momo.

“Benar Haji Momo telah memberikan 200 ribu Singapura yang diserahkan kepada Syamsul Bahri, dan dilapori penerimaan uang, selanjutnya uang disimpan di rumah jabatan. Kendati terdakwa menyangkal uang titipan tapi terdakwa sudah mengetahui penerimaan uang dan sudah tahu uang disimpan di ruang kerja terdakwa sehingga tidak rasional kalau Syamsul Bahri yang hanya ajudan berani untuk mengambil uang untuk kepentingan pribadi,” kata hakim.

4. Pada Februari 2021 menerima sejumlah Rp2,2 miliar kontraktor/komisaris Utama PT Karya Pare Sejahtera Fery Tanriady.

“Dalam pandangan majelis hakim, yang menerima Rp2,2 miliar adalah terdakwa sendiri, terlepas apakah uang itu untuk membantu pembangunan masjid. Tapi seperti keterangan terdakwa bahwa Fery Fandriady memberikan uang tersebut tidak terlepas posisi terdakwa sebagai gubernur dan yang menerima uang adalah terdakwa sendiri bukan pengurus masjid,” kata hakim.

5. Pada Februari 2021 menerima Rp1 miliar dari kontraktor/pemilik PT Lompulle bernama Haeruddin.

“Karena yang menerima uang Rp1 miliar adalah terdakwa sendiri, terlepas apakah uang akan digunakan untuk pembangunan masjid atau tidak dan belum ada fakta hukum yang menunjukkan uang akan digunakan untuk pembangunan masjid meski terdakwa sudah sering membantu masjid, sehingga dapat disimpulkan uang yang diterima dari Haeruddin adalah untuk kepentingan terdakwa,” ujar hakim.

6. Pada April 2020-Februari 2021 untuk kepentingannya menerima uang senilai Rp387,6 juta dari kontraktor/Direktur CV Mimbar Karya Utama Kwan Sakti Rudy Moha.

Namun majelis hakim tidak setuju dengan JPU KPK yang menyatakan Nurdin Abdullah menerima gratifikasi Rp1 miliar dari Petrus Yalim, Thiawudy Wikarso, dan Direksi PT. Bank Sulselbar di rekening Bank Sulselbar atas nama Pengurus Mesjid Kawasan Kebun Raya Pucak pada periode Desember 2020-Februari 2021.

Hak Politik Dicabut

“Benar Pengurus Masjid Kebun Raya Maros menerima gratifikasi Rp1 miliar namun jauh sebelum pemberian, terdakwa ingin mewakafkan tanahnya untuk masjid dan ditindaklanjuti dengan pembuatan panitia. Terdakwa tidak ada keinginan untuk menerima pemberian dan tidak ada kesadaran melakukan perbuatan jahat sehingga tidak dapat dikualifikasi menerima gratifikasi untuk pembangunan masjid Puncak Maros,” ujar hakim.

Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Nurdin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura subsider 3 tahun penjara.

“Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan sebesar 150 ribu dolar Singapura dan Rp2,5 miliar dari uang suap yang diterima terdakwa ditambah 200 ribu dolar Singapura dan Rp5,587 miliar dan dikurangkan Rp2,2 miliar yang sudah disita dan Rp1,2 miliar dari pembelian jet ski dan speed boat yang juga sudah disita, sehingga pembebanan uang pengganti adalah Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura,” kata hakim.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak Nurdin Abdullah selesai menjalani pidana pokoknya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Potensi Desa Jadi Sasaran Survei Mahasiswa Pariwisata Indonesia

Mahasiswa pariwisata Indonesia mengadakan survei potensi desa pada wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Diputuskan! Ini Nama Ibu Kota Negara yang Baru di Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo menyetujui nama ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, yakni Nusantara.

Pelaku Perjalanan dari Turki Penyumbang Terbanyak Kasus Omicron di RI

Pemerintah terus memantau perkembangan pengendalian pandemi Covid-19 termasuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

+ PLUS Kepala Daerah Ditangkap KPK Bukti Politik Dinasti Jalan Korupsi Politik

Korupsi politik adalah bentuk transaksi yang dilakukan antaraktor sektor privat dan publik melalui barang publik yang secara ilegal dikonversi ke dalam pertukaran yang bersifat privat.

Dituntut Mati Terkait Kasus Asabri, Nasib Heru Hidayat Ditentukan Besok

Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat, dituntut hukuman mati terkait kasus korupsi dana investasi PT Asabri.

+ PLUS Pidana Mati Predator Seksual Bukan Solusi untuk Pemulihan Korban

Predator seksual di Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan, yang memerkosa 13 santriwati, dituntut pidana mati dan denda serta pidana tambahan berupa kebiri kimiawi.

Gempa Bumi Magnitudo 5,4 Guncang Lebak Banten

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,4 mengguncang Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Senin (17/1/2022) pukul 07.25 WIB.

10 Berita Terpopuler: 10 Hari, Menunggu Keputusan Ustaz Yusuf Mansur

Ulasan tentang ustaz Yusuf Mansur menggelar yasinan selama 40 hari untuk menghadapi orang-orang yang dirasa menyerang dirinya menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Senin (17/1/2022).

Solopos Hari Ini: Dilema PTM 100%

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% diliputi dilema ancaman penularan Covid-19 khususnya varian Omicron yang kian meluas.

Kucurkan Rp5,6 M ke Yusuf Mansur, Nur Syamsu Yakin Uang Kembali

Nama besar Ustaz Yusuf Mansur yang membuat dirinya tidak punya prasangka macam-macam saat ditawari investasi pada tahun 2009 silam. 

MAKI: Harusnya Kejakgung Tak Ada Kendala Tangani Korupsi di Kemenhan

Apabila kasus melibatkan oknum TNI, Kejaksaan Agung tidak memiliki kendala karena memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

Penggugat: Yusuf Mansur Berjanji Ganti Semua Investasi Batu Bara

Menurut Zaini, dai kondang itu pernah berjanji di hadapan para investor bahwa dirinya akan mengganti seluruh uang investasi jemaahnya. 

Dinyinyiri, Ustaz Yusuf Mansur Banyak Dibela Warganet

Dai kondang itu menggerakkan seluruh santri yang berada di jaringan pondok pesantrennya untuk menggelar yasinan selama 40 hari.

Pertambahan Kubah Lava Gunung Merapi Seiring Kekaguman pada Metaverse

Jika dikonversikan ke muatan truk pasir yang biasa melintas di jalanan pertambahan kubah lava Gunung Merapi itu setara dengan 400 bak truk per hari.

Ini Para Penjaga Ustaz Yusuf Mansur

Bertabur doa mengiringi postingan Yusuf Mansur pada Jumat (14/1/2022) itu.

Aktivis Yakin Terdakwa Kasus Asabri Takkan Dihukum Mati

Dalam laporan tersebut ICJR menyebut hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.