Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta kaum difabel membentuk wadah atau organisasi untuk menampung aspirasi.
Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka mengatakan banyaknya organisasi difabel Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), dan difabel people organization (DPO) membuat pihaknya bingung menentukan langkah pemberian bantuan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Lebih baik bergabung agar pelayanannya lebih maksimal,” kata Priyanta, Rabu (15/7/2014).
Dia mengatakan, alasan untuk memudahkan kebijakan yang akan diberikan kepada kaum difabel oleh pemkab. Penyatuan dari berbagai organisasi maka akan mempermudah pendataan terhadap kelompok disabilitas dan memberikan masukan bagi pemkab.
“Kami memberikan bantuan kepada salah satu kelompok, takutnya kami dianggap diskriminatif,” katanya.