Solopos.com, JAKARTA–KPK menyerang balik Ombudsman terkait temuan maladministrasi pimpinan KPK yang menghadiri langsung pada saat rapat harmonisasi tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers, Kamis (5/8/2021). Ghufron mengatakan dia bersama Ketua KPK Firli Bahuri hadir saat rapat harmonisasi final, selebihnya rapat dihadiri oleh dirjen.
Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit
“Pendapat Ombudsman RI menyatakan bahwa pelaksanaan rapat yang dihadiri pimpinan lembaga yang seharusnya dikoordinasi dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, di KPK kami juga delegasikan ke biro hukum. Beberapa kali dihadiri biro dengan dirjen tapi ketika final kami yang hadir pimpinan, ketua dan saya yang hadir. Apakah itu salah?” ujar Ghufron.
Baca Juga: Banyak Maladministrasi, Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK
Ombudsman RI dalam temuannya menyebut Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur TWK KPK ini kurang lazim karena rapat harmonisasi terakhir yang dilakukan langsung dihadiri oleh para pimpinan kementerian dan lembaga.
Sebab, menurut Ombudsman, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 harmonisasi itu biasanya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti Sekjen atau Kepala Biro, bukan pimpinan kementerian/lembaga.
Tidak Paham
Ghufron menyebut Ombudsman tidak paham tentang administrasi pemerintahan. Dia menyebut hal itu bukanlah kesalahan.
“Ombudsman tidak memahami Pasal 35 UU 5/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa delegator yang memberi delegasi, saya mendelegasikan kepada biro sewaktu-waktu ketika saya hadir sendiri itu tidak masalah secara hukum, tidak merupakan kesalahan, itu secara norma,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
