Kategori: Nasional

Terkait penangkapan dua anggota DPRD Kota Semarang oleh KPK, Parpol dinilai gagal rekrut kader bagus


Solopos.com/

Ilustrasi (dprd-semarangkota.go.id)
Semarang (Solopos.com) - Partai politik harus membenahi pola perekrutan kader yang dijadikan calon anggota dewan, agar tidak ada lagi wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi dan kriminal, kata pakar komunikasi politik Universitas Diponegoro Semarang, Yulianto.

Yulianto menanggapi tertangkapnya dua anggota DPRD Kota Semarang dan Sekda Kota Semarang, Kamis, mengatakan penangkapan dua anggota DPRD Kota Semarang memperkuat bukti gagalnya partai politik dalam perekrutan kader yang dijadikan wakil rakyat.

"Perekrutan partai politik telah mengeliminasi pentingnya kualitas personal, kualitas moral, track record, dan pentingnya tanggung jawab pada partainya," katanya. Yulianto mengatakan saat ini partai politik dalam perekrutan masih mengedepankan materi, kepemilikan, modal, dan popularitas, tetapi mengesampingkan kualitas personal dari kader. Akibatnya banyak ditemui kasus anggota dewan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan narkoba, menjadi makelar kasus, dan penyalahgunaan jabatan.

Kasus tersebut menjadi pelajaran bagi konstituen agar dalam pemilu mendatang lebih teliti memilih calon wakilnya yang duduk di legislatif, tidak sekadar percaya dengan janji. "Ini adalah upaya untuk membunuh politikus busuk," katanya. Yulianto menambahkan bahwa sebenarnya kuncinya adalah saat perekrutan. Oleh karena itu ke depan polanya harus lebih jelas dan lebih mengedepankan kualitas dari personal.

Kamis siang, KPK menangkap dua anggota DPRD Kota Semarang yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang. Dalam penangkapan dua anggota dewan tersebut, KPK mendapati barang bukti sejumlah amplop putih berisikan uang dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diketahui masing-masing amplop berisi satu gepok uang tanpa diikat dengan pecahan Rp 100.000.

Keduanya ditangkap setelah mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Semarang mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan proyek-proyek lainnya yang nantinya masuk dalam APBD Kota Semarang 2012. Kamis sore, KPK juga membawa Sekda Pemkot Semarang Ahmad Zaenuri setelah diperiksa sekitar dua jam di ruang kerjanya.

JIBI/SOLOPOS/Ant

Share
Dipublikasikan oleh
R. Bambang Aris Sasangka