Solopos.com, BOYOLALI—Salah satu pegiat lingkungan Boyolali, Agung Nugroho menilai, rencana pemanfaatan lahan kosong di tengah kota oleh investor swasta menjadi kawasan elite tidak menjadi masalah.
Namun menurutnya, ada beberapa poin yang perlu dicermati mengenai lahan yang berada di wilayah Dukuh Baros, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kota itu antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Lihat RTRW penggunaan lahan, menyalahi atau tidak. Kalau kawasan itu adalah tanah pribadi perseorangan, bukan aset desa, Pemda, maupun negara, maka itu domain personal,” ujarnya kepada Solopos.com, Selasa (8/1/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Selain itu, lahan itu merupakan lahan yang tidak produktif dan tidak termasuk ke dalam area cadangan pangan. “Area itu adalah area ladang yang tidak produktif dan tidak masuk area cadangan pangan maupun pertanian produktif,” imbuh Agung yang juga Sekjen Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Boyolali ini.
Ketiga, lanjutnya, kawasan itu bukan termasuk hutan kota dan tidak mencerminkan hutan kota, meskipun masih banyak pepohonan dan semak. “Boyolali belum ada kawasan yang ditentukan sebagai “kawasan hutan kota” dan area itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai hutan kota. Hutan dicanangkan Pemkab adalah Kebun Raya Indrokilo di Mojosongo,” ujarnya.
Di sisi lain, dia mengatakan meskipun lahan di Baros itu akhirnya digunakan untuk kawasan elite, konservasi lahan masih bisa dilakukan di lahan-lahan lain yang masih kosong.
“Konservasi di perkotaan bisa dilakukan pada di lahan-lahan lain yang masih kosong, tebing-tebing sungai, atau oro-oro belum termanfaatkan. Sedangkan konservasi di wilayah penduduk umumnya modelnya bekerja sama dengan pemilik lahan terutama halaman dan sekitar rumah dengan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
