<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) langsung mencabut keanggotaan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat setelah tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p><p>Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan partainya memberlakukan sanksi berat bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi dan narkotika. Bila anggota PDIP tertangkap tangan karena dua tindak pidana itu maka mereka langsung dipecat dari partai.</p><p>“Begitu tertangkap tangan otomatis dipecat. Tinggal surat keputusan pemecatan saja diserahkan belakangan,” katanya usai Rapat Kerja Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (24/5/2018).</p><p>Komarudin mengatakan PDIP tidak kompromi dengan kejahatan narkotika dan korupsi. Untuk pelanggaran lain, kata dia, kader tidak serta-merta dipecat karena masih menunggu proses pemeriksaan di DPP PDIP.</p><p>Karena itu, dia menyesalkan Agus Feisal mengabaikan komitmen partai. Apalagi, Agus saat ini merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. “PDIP tidak akan lindungi yang seperti itu. Ditangkap ya dipenjara saja,” kata anggota Komisi II DPR ini.</p><p>Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga prihatin dengan kasus Bupati Buton Selatan sehingga menambah daftar kepala daerah terjaring KPK. Padahal, dia mengaku telah mengajak KPK mensosialisasikan pencegahan korupsi kepada para kepala daerah.</p><p>“KPK sudah bilang mana saja areal yang rawan. Eh, ada lagi Buton Selatan kena,” katanya.</p><p>Menyusul kasus korupsi kepala daerah, Tjahjo mengatakan wacana untuk mengganti sistem pemilihan langsung biasanya langsung bergulir. Pemilihan langsung dianggap berbiaya tinggi sehingga memicu kepala daerah melakukan <a href="http://news.solopos.com/read/20180409/496/909219/zumi-zola-ditahan-kpk-bungkam-pakai-rompi-oranye" target="_blank">praktik korupsi</a>.</p><p>Meski demikian, Tjahjo berpandangan pemilihan langsung oleh rakyat tetap sistem terbaik untuk Indonesia seperti halnya memilih presiden. Pemerintah, kata politikus PDIP ini, terus berikhtiar memperbaiki sistem itu agar korupsi bisa diminimalkan.</p><p>“Misalnya dulu pernah ada larangan anak atau istri petahana maju sampai menunggu 5 tahun. Tapi ini kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar pria asal Semarang ini.</p><p>Terkait kasus Agus Feisal, Kemendagri masih menunggu surat penetapan <a href="http://news.solopos.com/read/20180507/496/914758/anak-buahnya-ditangkap-kpk-kemenkeu-klaim-berhasil-reformasi" target="_blank">tersangka oleh KPK</a>. Setelah itu, Kemendagri akan memberhentikan sementara Agus Feisal dan menunjuk pelaksana tugas Bupati Buton Selatan.</p><p>Kemarin, KPK meringkus Agus Feisal, pegawai Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan pelaku swasta ketika sedang melakukan transaksi terindikasi suap. Agus dkk pun telah diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.</p>
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
