Terdampak Rel Ganda Solo-Kedungbanteng, Warga Manahan di Tanah PT KAI Harus Pindah

Warga terdampak proyek rel ganda Solo-Kedungbanteng di bantaran rel KA kawasan Manahan, Solo, harus pindah.

Solopos.com, SOLO — Tim Terpadu Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional Jalur Ganda Kereta Api (KA) Solo-Kedungbanteng, Sragen, menghendaki warga yang kini masih menempati lahan PT KAI di bantaran rel pindah karena terdampak proyek.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Tim Terpadu bakal memberikan santunan kepada warga sesuai arahan Perpres No. 56/2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional. Perwakilan Tim Terpadu yang juga Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Yuwono Wiarco, mengatakan lahan PT KAI di bantaran rel saat ini dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek pembangunan badan jalan KA untuk jalur ganda Solo-Kedungbanteng.

“Bagian dari kegiatan penyediaan lahan untuk proyek, yakni salah satunya penataan bangunan warga yang berdiri di lahan PT KAI. Berdasarkan Perpres No. 56/2017, warga yang memenuhi syarat akan diberi santunan,” kata Yuwono kepada ratusan warga Gilingan yang menjadi peserta Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional Jalur KA Solo-Kedungbanteng di Pendapa Kantor Kelurahan Gilingan, Senin (5/2/2018) siang.

Berdasarkan Perpres No. 56/2017, masyarakat bantaran rel di tanah PT KAI berhak memperoleh santunan jika memenuhi dua persyaratan. Dalam Pasal 4 Perpres tersebut dijelaskan dua persyaratan yang dimaksud, yakni masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 tahun secara terus menerus.

Baca:

Warga Gilingan Terdampak Rel Ganda PT KAI Berharap Tak Digusur

Warga Jagalan Solo Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan Rel Ganda

Kedua, masyarakat menguasai dan memanfaatkan tanah dengan iktikad baik secara terbuka serta tidak diganggu gugat dan diakui serta dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan atau lurah atau kepala desa setempat.

“Tenang, tidak akan asal ditertibkan. Warga akan mendapatkan santunan dengan nilai yang menurut saya relatif realistis. Sekarang belum ada nilai santunannya. Jadi kami sampaikan dulu data awal warga yang terdampak. Setelah ini kami verifikasi dan kemudian tim appraisal menentukan harga atau nilai santunan. Baru kami lakukan diskusi dengan warga. Setelah sepakat, santunan kami bayarkan,” jelas Yuwono.

Yuwono menyampaikan proses verifikasi data warga yang terdampak proyek tersebut rencananya dilakukan mulai pekan ini. Tim Terpadu sedikitnya membutuhkan waktu dua pekan untuk menyelesaikan proses verifikasi data warga di wilayah Solo. Setelah itu, Tim Terpadu menyasar warga di wilayah Karanganyar dan Sragen.

Saat diwawancarai Solopos.com, dia tidak menampik pelaksanaan proyek pembangunan badan jalan KA untuk jalur ganda Solo-Kedungbanteng tengah dikejar waktu. Proyek tersebut ditarget rampung secepatnya. Pada Oktober 2018, rel baru harus sudah siap dipakai untuk KA lintas Jakarta-Surabaya.

“Proyek penyediaan jalur KA sebenarnya sudah jalan dari 2017 lalu, tapi kami baru menyasar spot-spot tertentu. Awalnya kan PT KAI yang menertibkan sendiri. Setelah muncul Perpres No. 56/2017, kemudian dilimpahkan ke Balai. Kalau saat ini kami sedang menyelesaikan masalah bangunan di tanah PT KAI. Soal tanah warga, sudah kami bebaskan terlebih dahulu pada 2017,” terang Yuwono.

Salah seorang warga RT 003/RW 012 Kelurahan Gilingan, Maman, mengaku keberatan jika bangunan di bantaran rel Solo-Kedungbanteng, terutama di wilayah Gilingan mesti dibongkar untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan jalur KA ganda. Dia menyebut selama ini warga selalu mengusulkan kepada Pemkot untuk memberi sertifikat tanah kepada warga bantaran, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Warga menginginkan bisa tetap tinggal di rumah di bantaran rel yang sudah mereka ditinggali selama belasan tahun.