Solopos.com, KARANGANYAR -- Pemkab Karanganyar menjadi kabupaten/kota pertama di Jawa Tengah yang telah menyelesaikan dan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar sudah menyerahkan LKPD tahun 2020 kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah pada Senin (1/3/2021).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Kepala BKD Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar sudah menyelesaikan tugas penyusunan LKPD tahun 2020.
Baca juga: Tersengat Listrik Jebakan Tikus Saat Pipis, Remaja Jaten Karanganyar Meninggal
"Betul, kami menjadi yang pertama menyerahkan LKPD tahun 2020 kepada BPKP Perwakilan Jateng. Ini kali ketiga kami menjadi yang pertama. Setelah diserahkan ini nanti BPK dalam tempo lebih kurang satu pekan ke depan akan melaksanakan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Karanganyar," kata Kurniadi saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (3/3/2021).
Kurniadi menjelaskan BPK akan mengecek seluruh laporan yang sudah diserahkan Pemkab Karanganyar, apakah laporan tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil evaluasi BPK akan menentukan kinerja Pemkab Karanganyar.
"Mohon doa restu saja mudah-mudahan LKPD Pemkab Karanganyar di tahun 2020 juga meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian [WTP]," tutur dia.
Akuntabilitas dan Transparansi
Kurniadi menampik anggapan kecepatan Pemkab Karanganyar menyerahkan LKPD setiap tahun menjadi obsesi yang harus dilaksanakan. Menurutnya, setiap kabupaten/kota memiliki kewajiban menyerahkan laporan pengelolaan keuangan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.
"Kami menurut ketentuan perundang-undangan. Kan dibatasi LKPD disampaikan kepada BPK paling akhir 31 Maret pada tahun berjalan berikutnya. Ya kami berusaha untuk tertib, berkualitas, dan bisa cepat," ungkapnya.
Baca juga: Pasar Jambangan Karanganyar Tutup Sementara Karena Covid-19, 51 Pedagang Diswab
Mantan Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar itu menyampaikan tidak mudah menyusun LKPD setiap tahun. Terlebih lagi, pemerintah pusat mengeluarkan ketentuan maupun peraturan baru setiap tahun. Pemerintah kabupaten/kota otomatis harus menyesuaikan dengan peraturan baru.
"Butuh adaptasi. Meskipun ini laporan siklus tahunan yang memang setiap tahun harus dilaksanakan pemkab/pemkot. Alhamdulillah, team work di Karanganyar sebagai penyusun LKPD ini komitmen sehingga termasuk yang cepat di Jateng," ujarnya.
Perbaikan Pelaporan dari OPD
Ke depan, Kurniadi berharap akan ada perbaikan pelaporan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar. Terutama OPD yang memiliki jangkauan wilayah kerja luas tetapi pelaporan keuangan belum terkoneksi dengan pusat data di BKD.
Dia mencontohkan laporan keuangan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Karanganyar. Sekolah-sekolah tersebut, lanjut Kurniadi, memiliki sistem tersendiri yang terhubung dengan dinas terkait untuk pemantauan, pelaporan, penatausahaan, dan lain-lain.
Baca juga: Jos! Ibu-Ibu Bhayangkari Sulap Pojok Mapolres Karanganyar Jadi Kebun Sayur
Sistem tersebut belum terhubung dengan pusat data BKD. Belum lagi pelaporan penerimaan bantuan keuangan yang langsung dikirim ke rekening sekolah, seperti BOS dan lain-lain.
"Tiap tahun kami evaluasi. Pelaporan mana saja yang terhambat, terutama kecepatan penyusunan. Kami perbaiki. Ada yang belum terintegrasi dengan sistem di BKD. Sebetulnya kalau itu sudah terintegrasi [ke pusat data BKD], saya kira Januari itu LKPD rampung. Tetapi memang banyak hal harus dipertimbangkan, salah satunya infrastruktur jaringan di lokasi terpencil," jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
