Tutup Iklan

Terancam Tak Optimal di Pilkada 2020, Bawaslu Jateng Minta UU Pilkada Direvisi

 Solopos Digital Media - Panduan Informasi dan Inspirasi

SOLOPOS.COM - Solopos Digital Media - Panduan Informasi dan Inspirasi

Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meminta UU No.10/2016 tentang Pilkada direvisi. Hal itu dikarenakan UU itu berpotensi melemahkan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas sebagai pengawas Pilkada 2020.

“Kami inginnya kewenangan Bawaslu tetap sama seperti saat pemilu kemarin [2019], yang mengacu UU No.7/2017. Kalau yang dipakai di pilkada nanti kan mengacunya ke UU No.10/2016, kewenangannya berubah. Jadi kurang optimal,” ujar Ketua Bawaslu Jateng, M. Fajar S.A.K.A., saat dijumpai Semarangpos.com seusai acara Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja di Hotel Patra, Kota Semarang, Selasa (27/8/2019).

Fajar menyebutkan ada beberapa kelemahan terkait tugas Bawaslu yang diatur dalam UU No.10/2016. Kelemahan itu antara lain di UU itu disebutkan kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta pemilu.

Sementara jika mengacu ke UU No.7/2017 tentang Pemilu, kewenangan Bawaslu mampu menggelar sidang pelanggaran administrasi yang dilakukan peserta pemilu.

Selain itu, dalam UU Pilkada jangka waktu yang diberikan Bawaslu dalam menanggani atau memproses dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan peserta juga sangat terbatas. Jangka waktu yang hanya lima hari atau lebih pendek dari UU Pemilu yang mencapai 14 hari kerja.

“Nah, kelemahan-kelemahan ini yang harus direvisi. Kewenangan Bawaslu kan jadi mengalami kemunduran dan tidak maksimal, untuk proses pembuktian adanya pelanggaran jadi tidak mudah. Selain itu kan di UU itu disebutnya juga masih Panwaslu, bukan Bawaslu seperti sekarang,” imbuh Fajar.

Fajar mengaku bukan hanya Bawaslu Jateng yang berharap UU Pilkada tersebut direvisi. Seluruh Bawaslu yang daerahnya menggelar Pilkada 2020 tidak sepakat jika UU Pilkada diterapkan dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

“Saat ini rekan-rekan dari Bawaslu Sumatra Barat sudah mengajukan JW [judicial review] ke MK [Mahkamah Konstitusi]. Apa yang dilakukan Bawaslu Sumatra Barat itu sudah mewakili seluruh Bawaslu di Indonesia yang daerahnya menggelar pilkada,” tutur Fajar.

Total ada 270 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2020 nanti. Ke-270 daerah itu, 9 di antaranya menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), 224 daerah menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) dan 23 daerah lainnya menggelar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot).

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) No.15/2019, tahapan Pilkada 2020 akan dimulai 30 September 2019 nanti. Sementara, pemungutan suara akan berlangsung pada 23 September 2020.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Berita Terkait

Espos Premium

#Bangkit Bersama: Dari Solo untuk Indonesia

#Bangkit Bersama: Dari Solo untuk Indonesia

Beda dengan tahun lalu, saat perjalanan bisnisnya gelagepan. Seperti terkena virus corona bergejala berat. Kesulitan bernapas, seperti orang berenang mau tenggelam. Tapi tahun ini ceritanya lain.

Berita Terkini

Perhatikan 5 Kriteria Ini Harus Ada pada Perawat Orang Lansia

Mencari perawat yang cocok dan tepat untuk orang lansia memang tidak selalu mudah.

Seruduk Truk Tronton Parkir di Jalan Solo-Sragen, Bodi Truk Ini Ringsek

Sebuah truk ringsek setelah menyeruduk truk tronton boks yang parkir di jalan Solo-Sragen, tepatnya di depan Warung You Sri, Dukuh Nguwer RT 017, Desa Duyungan, Sidoharjo, Sragen.

Lirik Lagu Ungkapan Hati - Aurel Hermansyah

Berikut ini lirik lagu Ungkapan Hati dari Aurel Hermansyah, yang telah tayang pada Minggu, 21 November 2021 di Youtube.

Hari Ini Ada Pemeliharaan Jaringan, Listrik Boyolali Padam 3 Jam

Berikut ini jadwal pemadaman dan pemeliharaan listrik oleh PLN di Boyolali hari Kamis, 2 Desember 2021 yang berlangsung tiga jam.

Ada Pemeliharaan Jaringan, Listrik di Sragen Padam 3 Jam

Berikut ini jadwal pemadaman dan pemeliharaan listrik oleh PLN di Sragen hari Kamis, 2 Desember 2021 yang berlangsung tiga jam.

Harta Karun Ribuan Koin Perak Kuno Ditemukan di Sungai Jerman

Tumpukan 5.600 koin perak dari Kekaisaran Romawi yang diperkirakan berusia hampir 2.000 tahun telah ditemukan di Jerman.

Aplikasi SIRUP Dongkrak Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Sukoharjo

Sebanyak 93 persen paket pengadaan barang dan jasa Pemkab Sukoharjo sudah terlelang berkat aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP.

Bekuk Watford, Chelsea Tetap Puncaki Klasemen Liga Inggris

Chelsea sukses mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Watford.

Hasil Liga Inggris: Liverpool Gasak Everton 4-1

Liverpool sukses melumat sang tetangga, Everton, pada pekan ke-14 Liga Premier Inggris.

Jumlah Harian Cetak Rekor, Korsel Laporkan Lima Kasus Varian Omicron

Korea Selatan (Korsel) melaporkan lima kasus pertama virus corona varian Omicron. Hal itu diungkap Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDA).

Miris, Ibu Tua Digugat Lima Anak Gegara Warisan

Wanita berusia 72 tahun itu pasrah di kursi rodanya setelah menjalani pemeriksaan atas laporan anak kandungnya dengan tuduhan penggelapan sertifikat tanah yang dianggap menjadi warisan.

Lanskap: Dipasangkan Siapa Saja Prabowo Menang

Pasangan Prabowo-Puan yang tertinggi (67,7 persen) dibandingkan Prabowo-Anies (63,6 persen), Prabowo-Ganjar (62,0 persen) dan Prabowo-Sandi (58,7 persen).

Sejarah Hari Ini : 2 Desember 1971, Uni Emirat Arab Terbentuk

Beragam peristiwa penting terjadi pada 2 Desember terangkum dalam Sejarah Hari Ini salah satunya pembentukan Uni Emirat Arab.

Kuasa Hukum: Kenapa Jerinx Ditahan, Pak Jaksa?

Jerinx datang dari Bali berusaha kooperatif dan mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan kepadanya.

Saluran Limbah 2 Pabrik Farmasi di Jakut Ditutup DLH DKI Jakarta

Saluran outlet air limbah dua pabrik farmasi di Jakarta Utara ditutup Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta.

Isu Reshuffle: PAN Sodorkan Kader, Partai Gerindra Pasrah

PAN semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus 2021 lalu memang belum terakomodasi dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.