Terancam Penjara 4 Tahun, Ini Pasal yang Bisa Menjerat Putri Sambo

Jika terbukti memberikan laporan palsu, Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo terancam hukuman empat tahun penjara.

 Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. (Instagram @divpropampolri)

SOLOPOS.COM - Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. (Instagram @divpropampolri)

Solopos.com, JAKARTA — Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Kamaruddin Simanjuntak, mendesak Irjen Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, dipidana terkait laporan palsu pelecehan seksual.

Jika terbukti memberikan laporan palsu, Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo terancam hukuman empat tahun penjara.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Namun hingga hari ini Bareskrim Polri belum mempidanakan Ferdy Sambo dan istrinya meskipun penyelidikan kasus pelecehan seksual itu sudah dihentikan karena tidak ada peristiwanya.

“FS dan PC bersama tim kuasa hukumnya melakukan kejahatan, yaitu membuat laporan palsu,” tuding Kamaruddin Simanjuntak, seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube MetroTV, Sabtu (13/8/2022).

Baca Juga: Saat Dituduh Melecehkan, Brigadir J Berada di Luar Rumah Ferdy Sambo

Bukan hanya sangkaan laporan palsu, lanjut Kamaruddin, Ferdy Sambo dan istrinya juga bisa dijerat pasal dugaan merintangi penyidikan kasus terbunuhnya Brigadir J.

Obstruction of justice atau menghalangi penyidikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 221 jo Pasal 223 KUHP, dan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 KUHP,” beber Kamaruddin.

Kamaruddin menuturkan, keduanya juga diduga telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

Baca Juga: Marah ke Sambo, Istri Hendra Kurniawan: Suami Saya Hancur Seketika

“FS dan PC menyebar informasi atau berita palsu sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 27 dan pasal 45 UU ITE,” paparnya.

Mengenai laporan palsu yang dibuat oleh Putri Candrawathi apakah dapat dipidana, Kepala Bareskrim Komjen Pol Agus Andrianto berharap semua pihak untuk menunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Tim khusus Polri.

“Nanti kami serahkan kepada Timsus keputusannya seperti apa,” kata Agus seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Baca Juga: Kasus Disetop, Tidak Ada Pelecehan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Berikut pasal yang bisa menjerat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi terkait laporan palsu pelecehan seksual

1. Pasal 317 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Pasal 318 ayat (1) KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan mempitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

3. Pasal 221 ayat (1) angka 1e dan 2e.

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500:

1e. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian.

Baca Juga: Dipaksa Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E Bisa Bebas karena Pasal Ini

2e. Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

4. Pasal 223 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim, dihukum oenjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Sumber: Antara

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Uni Eropa Kecam Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina oleh Rusia

      Rusia dianggap Uni Eropa sebagai ancaman bagi keamanan global.

      Jadi Rujukan se-Indonesia, Ini Alasan Gus Baha Masih Ceramah Berbahasa Jawa

      Walaupun penggemar Gus Baha sudah menjangkau lintas suku dan daerah tapi ia masih sering menggunakan bahasa Jawa di setiap ceramahnya.

      Berulangkali Lakukan KDRT, Rizky Billar Sulit Lepas dari Jeratan Pidana

      Polisi juga meminta Lesti Kejora untuk melakukan visum untuk melengkapi laporannya.

      Gempa Bumi Tapanuli Utara Picu Kebakaran Pasar Sarulla

      Si jago merah melahap bangunan pasar Sarulla dengan kobaran yang besar.

      Puan Maharani Bacakan Ikrar di Hari Kesaktian Pancasila, Begini Isinya

      Ikrar Puan Maharani tersebut yang diamini semua peserta upacara Hari Kesaktian Pancasila.

      Kecam Lukas Enembe, Majelis Rakyat Papua: Tak Elok Judi Pakai Uang Korupsi

      Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

      Perkuat Pengembangan Experiential Tourism dan Ecotourism Kalitaji Kulonprogo

      Keunikan landscape Lembah Kalitaji sangat potensial untuk pengembangan experiential tourism yang memberikan pengalaman bagi wisatawan.

      Kemenristekdikti Hadirkan 7 Program Kedaireka 2022

      Tujuh program Ekosistem Kedaireka yang diluncurkan meliputi Kedaireka Academy, RekaTalks, Match Making Innovation Forum, RekaPitch, CEO Mentorship, RekaPreneur, dan RekaPods.

      Jokowi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

      Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2022). 

      Aktivis Papua Minta Lukas Enembe Hadapi Proses Hukum di KPK

      Aktivis Papua Charles Kossay meminta Gubernur Lukas Enembe berjiwa besar untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

      Kunjungan ke Gili Ketapang Probolinggo Naik Drastis Seusai Pandemi Mereda

      Pulau kecil di Probolinggo Jatim yang menawarkan keindahan alam bawah laut lewat snorkeling tersebut selama pandemi pernah nol kunjungan selama empat bulan.

      Tapanuli Utara Diguncang Gempa M 6.0, 1 Warga Meninggal Dunia

      Selain menyebabkan 1 warga meninggal dunia, gempa bumi di Tapanuli Utara Sumatra Utara juga menyebabkan sembilan orang terluka.

      Puan Bakal Bacakan Ikrar di Upacara Hari Kesaktian Pancasila

      Sejumlah wakil rakyat menjadi petugas pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2022), termasuk Ketua DPR Puan Maharani yang ditugasi membacakan dan menandatangani ikrar. 

      Masa Berlaku Paspor RI Jadi 10 Tahun, Begini Syarat dan Cara Penerbitannya

      Imigrasi menyatakan untuk wakru penerapan paspor dengan masa berlaku 10 tahun masih dalam tahap persiapan.

      Ini 4 Negara yang Eksis Komunis

      Komunis adalah salah satu ideologi yang diterapkan di beberapa negara. Hingga kini, eksistensi negara komunis masih ada.

      Besok Operasi Zebra 2022 Dimulai, Kakorlantas: Tilang Bukan Target, Tapi Tertib

      Operasi Zebra 2022 yang akan dilaksanakan selama 14 hari di seluruh wilayah Indonesia mulai 3-16 Oktober 2022.