Terancam Penjara 4 Tahun, Ini Pasal yang Bisa Menjerat Putri Sambo

Jika terbukti memberikan laporan palsu, Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo terancam hukuman empat tahun penjara.

 Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. (Instagram @divpropampolri)

SOLOPOS.COM - Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. (Instagram @divpropampolri)

Solopos.com, JAKARTA — Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Kamaruddin Simanjuntak, mendesak Irjen Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, dipidana terkait laporan palsu pelecehan seksual.

Jika terbukti memberikan laporan palsu, Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo terancam hukuman empat tahun penjara.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Namun hingga hari ini Bareskrim Polri belum mempidanakan Ferdy Sambo dan istrinya meskipun penyelidikan kasus pelecehan seksual itu sudah dihentikan karena tidak ada peristiwanya.

“FS dan PC bersama tim kuasa hukumnya melakukan kejahatan, yaitu membuat laporan palsu,” tuding Kamaruddin Simanjuntak, seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube MetroTV, Sabtu (13/8/2022).

Baca Juga: Saat Dituduh Melecehkan, Brigadir J Berada di Luar Rumah Ferdy Sambo

Bukan hanya sangkaan laporan palsu, lanjut Kamaruddin, Ferdy Sambo dan istrinya juga bisa dijerat pasal dugaan merintangi penyidikan kasus terbunuhnya Brigadir J.

Obstruction of justice atau menghalangi penyidikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 221 jo Pasal 223 KUHP, dan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 KUHP,” beber Kamaruddin.

Kamaruddin menuturkan, keduanya juga diduga telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

Baca Juga: Marah ke Sambo, Istri Hendra Kurniawan: Suami Saya Hancur Seketika

“FS dan PC menyebar informasi atau berita palsu sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 27 dan pasal 45 UU ITE,” paparnya.

Mengenai laporan palsu yang dibuat oleh Putri Candrawathi apakah dapat dipidana, Kepala Bareskrim Komjen Pol Agus Andrianto berharap semua pihak untuk menunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Tim khusus Polri.

“Nanti kami serahkan kepada Timsus keputusannya seperti apa,” kata Agus seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Baca Juga: Kasus Disetop, Tidak Ada Pelecehan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Berikut pasal yang bisa menjerat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi terkait laporan palsu pelecehan seksual

1. Pasal 317 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Pasal 318 ayat (1) KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan mempitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

3. Pasal 221 ayat (1) angka 1e dan 2e.

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500:

1e. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian.

Baca Juga: Dipaksa Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E Bisa Bebas karena Pasal Ini

2e. Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

4. Pasal 223 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim, dihukum oenjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Sumber: Antara

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Kasus Brigadir J, Polri: Penahanan Putri Candrawathi Tunggu Hasil Tes Kesehatan

      Babak baru penahanan Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

      Profil Adang Daradjatun, Mantan Wakapolri yang Jadi Ketua MKD DPR

      Profil Adang Daradjatun yang resmi menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy lewat rapat penetapan pada Selasa (27/9/2022).

      Adang Daradjatun Resmi Menjadi Ketua MKD DPR, Gantikan Aboe Bakar Al-Habsy

      Adang Daradjatun resmi menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy.

      Perlindungan bagi Si Ikan Berjalan, Hasil Evolusi 400an Tahun

      Enam spesies ikan hiu berjalan hasil evolusi 400an tahun di perairan Indonesia Timur akhirnya resmi mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

      Aspal Alam Buton, Harta Karun Dunia asal Sulawesi Tenggara

      Sejauh ini, aspal alam hanya ditemukan di tiga lokasi di dunia, salah satunya di Indonesia. Aspal alam ini pun menjadi harta karun dunia yang berharga bagi Indonesia.

      Kebakaran di Cikini, Butuh 17 Unit Mobil Damkar untuk Padamkan Api

      Permukiman penduduk di Jl. Cikini Kramat, RT 004 dan RT 015/RW 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa (27/9/2022).

      KPK OTT Hakim Agung, Mahfud Md: Presiden Kecewa, Hukum Gembos di Pengadilan

      Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md., mencari formula mereformasi bidang hukum peradilan.

      Lereng Gunung Ciremai Terbakar Sejak Minggu

      Kawasan lereng Gunung Ciremai terbakar pada Minggu (25/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

      Presiden Jokowi: Tidak Ada Impor Aspal hingga 2024

      Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk menghentikan impor aspal hingga 2024, dan menggunakan aspal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

      Ini 16 Anggota Polri yang Sudah Jalani Sidang Etik terkait Kasus Ferdy Sambo

      Sebanyak 16 dari 35 anggota Polri terduga pelanggar etik terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah menjalani sidang etik.

      Jokowi Disebut Presiden Kedua yang Datang ke Baubau, Pertama Soeharto pada 1990

      Presiden Joko Wiidodo disebut-sebut sebagai presiden kedua yang pernah menginjakkan kaki ke Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

      Kunjungan Kerja Kota Baubau: Ribuan Warga Rela Berdesakan Demi Lihat Presiden

      Ribuan warga di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara rela bersesak-desakan demi melihat Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut, Selasa (27/9/2022).

      Kemenkes Permudah Akses PeduliLindungi Via Mobile Browser, Berikut Langkahnya

      Fitur web check-in hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terkendala mengakses aplikasi PeduliLindungi karena keterbatasan perangkat maupun memori.

      KPK Panggil Lagi Zumi Zola soal Kasus Suap RAPBD Jambi

      KPK memanggil mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Selasa (27/9/2022).

      Hari Kesaktian Pancasila Diperingati 1 Oktober, Bukan Hari Libur Nasional

      Hari Kesaktian Pancasila diperingati tanggal 1 Oktober di setiap tahunnya, tapi bukan sebagai hari libur nasional.