Terancam Kacau Balau, Pemkot Solo Didesak Cari Solusi Penghapusan TKPK

Solopos.com, SOLO — Pimpinan DPRD Solo meminta Pemkot segera menyikapi rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer atau TKPK (tenaga kontran dengan perjanjian kerja) pada 2023 mendatang. Jika tidak diantisipasi, Pemkot disebut bisa mengalami kekacauan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Solo, Taufiqurrahman, saat diwawancarai wartawan di kantornya, belum lama ini. Menurutnya, Pemkot Solo saat ini mempekerjakan ribuan tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mereka ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kantor kecamatan hingga kantor kelurahan. Bila kebijakan penghapusan TKPKbenar-benar dilakukan pemerintah, Taufiq tidak tahu bagaimana nasib mereka maupun kondisi Pemkot.

“Tidak tahu pasti berapa jumlahnya, tapi ada ribuan orang. Wong setiap kelurahan saja ada semua kok. Semua dinas ada semua, namanya TKPK. Setiap tahun mereka tanda tangan kontrak. Kalau honornya sesuai UMK Solo,” ujarnya.

Taufiq menilai para TKPK sangat berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap induk organisasi pemerintahan. Politikus Partai Golkar tersebut mencontohkan keberadaan TKPK di Sekretariat DPRD Kota Solo.

Baca Juga: Dihapus pada 2023, Ini Jumlah Pegawai Honorer Pemkot Solo

“Kerja teman-teman TKPK sangat membantu. Di DPRD Solo ini saja kalau tidak ada mereka ya kacau juga, karena ASN-nya sedikit. Kalau tidak dibantu mereka, tenaga-tenaga terampil mereka, seperti tenaga komputer, bisa kacau,” urainya.

Outsourcing

Taufiq memperkirakan jumlah TKPK di Sekretariat DPRD Solo mencapai 30 orang. Mereka menjadi tenaga administrasi di setiap bagian. “Di setiap bagian Sekretariat DPRD Solo ada. Jadi sangat luar biasa kerja mereka semua,” katanya.

Taufiq berpendapat TKPK sudah menjadi bagian sentral dalam organisasi Pemkot Solo. Saking banyaknya mereka dan persebarannya di setiap OPD, dia menilai Pemkot bisa kacau bila tidak ada TKPK yang membantu.

Baca Juga: Honorer Dihapus, 4.000 TKPK Solo Diusulkan Diangkat Jadi ASN Jalur PPPK

“Kacau lah, kalau jalan sih bisa jalan. Tapi kacau. Jadi sangat membantu mereka ini. Saya tahu persis mereka. Contoh di DPRD Solo, TKPK sangat berperan banget. Mereka jadi tenaga administrasi, di setiap bagian ada semua,” tuturnya.

Taufiq mendorong agar para TKPK Solo kelak tetap dipekerjakan dengan mekanisme yang diubah, yaitu dengan model outsourching. “Mekanisme jadi semacam tenaga fungsional outsourching. Tapi ini masih kami bahas lah,” katanya.

Secara hukum pun, menurut Taufiq, memungkinkan unttuk mempekerjakan mereka. Tapi seperti apa sistem outsourcing-nya akan dibahas dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. “Nanti kami bicarakan dengan Mas Wali,” urainya.