TENAGA OUTSOURCING: Wawali Minta Pengadaan Dengan LPSE Ditinjau Kembali

Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Dwi Prasetya/JIBI/SOLOPOS)

SOLO- Wakil Walikota (Wawali) Solo, FX Hadi Rudyatmo meminta pengadaan tenaga outsourcing melalui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) ditinjau ulang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Rudy,sapaan akrabnya menilai lelang tenaga outsourcing dengan cara itu sangat memungkinkan dimenangkan oleh perusahaan penyedia tenaga outsourcing dari luar daerah. Padahal semangat pemanfaatan tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Solo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Lagipula sangat penting tenaga outsourcing itu diisi oleh warga Solo sendiri karena mereka lebih memahami kondisi wilayah dan mengenal baik orang-orangnya,” jelasnya kepada wartawan di Balaikota, Senin (19/3/2012).

Ditambahkannya, peninjauan kembali lelang itu bukan berarti pengadaan tenaga outsourcing itu tidak perlu dengan LPSE. “Tetap dengan LPSE, tapi bisa ditambahkan klausul dalam perjanjian kontrak, misalnya bahwa perusahaan itu harus menggunakan tenaga yang asli warga Solo dan untuk tenaga Satpam ya bersertifikat Satpam,” ujarnya.

Mengenai upah tenaga outsourcing yang dianggarkan dalam APBD 2012 menggunakan asumsi upah minimum kota (UMK) 2011 karena APBD ditetapkan pada Desember 2012 sehingga upah itu menjadi tidak sesuai dengan UMK tahun ini, Rudy mengatakan ada dua alternatif solusi. Pertama dengan mengurangi jumlahnya, dan kedua dengan mengajukan tambahan anggaran pada APBD perubahan.

Ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemkot yang membutuhkan tambahan tenaga outsourcing. Di antaranya Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD.