Tema dan Kontroversi Lama
Bandung Mawardi (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO -- Puisi itu kesaksian dan dokumentasi. Pada abad XXI, Sindhunata memberi kesaksian nasib manusia dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Puisi berbahasa Jawa dengan judul Sri, Isenana Ajangku itu membuka ingatan saya kepada pangan dan kesakralan.

Sindhunata bercerita: Parine wis dakdhedher wingi-wingi/ mangsane wis lingsir ing ngasepi/ anjrah kusumaning Sang Hyang Basuki/ geneya parine durung gelem semi/ Sri, kapan kowe bali. Sekian orang mungkin mengingat Sri adalah sosok perempuan dikangeni seperti dalam lagu asmara.

Di kalangan kaum agraris, Sri itu acuan dalam pertanian. Sosok yang dihormati dengan doa dan ikhtiar. Puisi berpuncak kesedihan: Bumi ilang ijo royo-royone/ Wulanjarangin wis ora sumorot tejane/ Mbok randha nggruguhi sedhih tangise/ Mung pari sawiji wae wis ora anak ing ajange/ Sri, kapan kowe bali.

Kita bisa membaca situasi duka bagi petani dalam mengusahakan sawah menjadi tempat terindah menumbuhkan padi menguning. Mata yang melihat padi mengartikan bakal ada beras setelah panen. Episode lanjutan adalah nasi di piring. Di sawah, pangan tak terjamin selamat dan melimpah.

Semua dipengaruhi kehendak Tuhan, alam, dan tata cara manusia bertani. Selama ratusan tahun, sawah bercerita tentang desa-desa penghasil beras di naungan kekuasaan masa kerajaan dan kolonial. Beras yang terhasilkan belum tentu milik petani sebagai rezeki atau untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap hari.

Rezim demi rezim sering merebut dan meminta beras, membuat petaka dan nasib buruk untuk petani. Pada abad XXI, beras tetap menentukan nasib petani dan ratusan juta mulut demi menumpas lapar. Beras itu komoditas, melampaui pemikiran dan pengalaman petani dalam kesederhanaan.

Pada masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa revolusi, beras selalu menjadi tema besar bagi penguasa. Beras sulit memicu makna tentang kemakmuran. Di lakon-lakon buruk, beras adalah kemiskinan, pemberontakan, penindasan, kesialan, dan lain-lain.

Saya menemukan ingatan kecil atas makna beras saat menentukan jalinan mesra Indonesia dan India. Dulu, taktik mujarab dalam menempatkan kehormatan Indonesia di mata dunia adalah memberi bantuan beras kepada India. Taktik berlatar masa kemerdekaan.

Pada 1965, Presiden Soekarno saat berpidato dalam acara Partai Komunis Indonesia atau KI mengabarkan Indonesia masih memiliki beras melimpah. Indonesia masih berpangan. Ia mengemukakan seruan melawan berita dan opini bahwa jutaan orang Indonesia kelaparan. Makanan sulit dicari saat pergolakan politik makin membara. Lakon-lakon masa lalu berubah drastis dalam sandiwara buatan rezim Orde Baru.

Kulit muka Majalah Tempo edisi 18 Mei 1985 mengejutakan banyak orang. Terlihat gambar dua orang petani (lelaki dan perempuan) memegang seikat padi. Mereka berada di sawah dengan padi menguning. Kita berimajinasi ini masa panen.

Gambar indah tapi lekas mengecewakan saat membaca judul besar Beras Melimpah Kok Petani Resah? Gambar dan kata itu kebalikan dari kegirangan Presien Soeharto yang mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food adan Agricultural Organization (FAO) karena berhasil berswasembada beras.

Ingat rezim Orde Baru, ingat beras. Kita juga mengingat KUD, Koperasi Unit Desa. Setahun setelah pengumuman swasembada beras, para petani resah. Panen mereka belum tentu laku diserap pasar atau dikehendaki pemerintah.

Urusan kuantitas panen yang melimpah dihajar oleh keangkuhan dan muslihat penguasa dan pengusaha berdalih minta kualitas. Harga gabah sengaja dijatuhkan. Kita bisa menyimak berita di Majalah Tempo edisi itu sambil membuat perbandingan dengan masa sekarang.

”Mereka, boleh jadi, tak bakal tahan menghadapi tekanan harga mengingat panen raya Maret-Mei ini berdekatan dengan saat menjelang Lebaran. Para tengkulak mungkin akan panen: mereka bisa mendikte harga beli GKP (gabah kering panen) itu sesuka hati. Bagi KUD yang cukup cerdik dalam menghadapi tekanan itu, saat-saat seperti sekarang sesungguhnya memberikan peluang baik untuk sedikit-sedikit melakukan taruhan cukup besar.”

Masa lalu itu keprihatinan adalah milik para petani. Mereka dipermainkan penguasa dan pengusaha mata duitan. Presiden Soeharto menganjurkan orang-orang Indonesia makan nasi. Sawah-sawah diminta menghasilkan padi.

Perdagangan beras menghasilkan untung besar bagi orang-orang yang mengerti siasat birokrasi dan pintar bermuslihat. Kemakmuran belum menjadi milik petani. Pada saat beras berhasil secara terpaksa menggantikan makanan pokok di seantero Indonesia, permainan harga beras dan ketersediaan adalah sumber duit.

Keberlimpahan duit bukan untuk petani. Indonesia masa Orde Baru menciptakan sandiwara yang berasa menimbulkan kemarahan dan perlawanan. Ikhtiar meminta pertanggungjawaban dan perbaikan nasib para petani sering dituduh oleh penguasa sebagai pemberontakan atau tertular ideology ”kiri”. Tema beras terlalu gawat.

Konon, Indonesia itu hamparan sawah. Indonesia berlimpahan beras. Nasi adalah makanan terpenting di Indonesia. Pengertian-pengertian ini bisa diralat bila mengerti seribu muslihat berlangsung selama puluhan tahun. Di Indonesia, orang miskin masih jutaan orang.

Kecewa

Orang-orang tetap kelaparan meski penguasa atau para pejabat selalu mengumumkan Indonesia dengan pembangunan nasional hampir berhasil mencipta kemakmuran dan kesejahteraan. Dampak terburuk menimpa setelah kejatuhan rezim Orde Baru.

Rezim itu mewariskan ”dosa” dan kesialan yang tak pernah berakhir. Sindhunata (2011) memberi kesaksian dalam puisi berjudul Malam Sepi Periuk Nasi. Puisi tak terlalu politis tapi mengingatkan pembaca atas kebrengsekan pengelolaan (hasil) pertanian di Indonesia.

Kita simak: Di keheningan malam/ tanpa kehangatan/ ia tidur/ berbantal bulan/ bersarungkan awan// Periuknya bernyanyi/ mengapa sepanjang hari/ aku kosong tanpa nasi/ dan perutmu hanya berisi/ tangis duka burung kenari. Puisi menguak kesedihan. Kita makin sedih bila mau membuka kliping-kliping mengenai politik perberasan di Indonesia.

Saya membaca lagi Majalah Tempo edisi 16 Januari 2006. Gambar di kulit muka adalah seorang buruh memanggul sekarung beras. Berat. Di bawah tampak sekian tangkai padi. Judul yang tertera sangat meresahkan: Dilema Beras Impor. Pada 2006, pemerintah mengimpor beras dari Vietnam.

Kebijakan itu memicu polemic dan kontroversi. Pemerintah berargumentasi memenuhi stok beras nasional agar beras selalu tersedia cukup dengan harga stabil. Kebijakan itu berulang pada tahun-tahun berbeda. Sekian dalih diajukan menambahi argmentasi klise bahwa Indonesia membutuhkan beras melimpah.

Sebenarnya, solusinya bukan cuma memilih meneruskan impor atau membatalkannya, melainkan dalam jangka lebih panjang, yaitu membuat program yang memudahkan dan merangsang pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi beras nasional.

Kliping itu mengingatkan polemik dan kontroversi di Indonesia mengenai impor beras belum pudar. Kini, impor adalah diksi paling keramat bagi kebijakan pemerintah dan nalar pengusaha. Hari-hari bertema beras tanpa ada pemastian nasib bagi petani.

Keputusan pemerintah mengimpor satu juta ton beras yang dikemukakan beberapa hari lalu menuai penolakan dari kalangan petani. Selain data produksi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan surplus, potensi panen pada semester I-2021 berpeluang meningkat seiring meningkatnya luas tanam.

Berita-berita mengenai beras belum berakhir. Pembaca terus dibuat penasaran menunggu kesepakatan atau ralat atas kebijakan pemerintah. Dua puisi gubahan Sindhunata dan berita-berita bertema beras membuat saya bingung dengan ingatan tentang cerita Dewi Sri.

Ritual-ritual pertanian masih diselenggarakan pada abad XXI, tapi lakon beras memilih bernalar kekuasaan dan keuntungan melimpah. Pengisahan dan penjelasan mengenai Indonesia subur dan makmur perlahan-lahan menjadi imajinasi omong kosong. Bocah-bocah yang mendapat dongeng atau membaca buku-buku cerita bertema agraris bakal kecewa sepanjang masa.



Berita Terkini Lainnya








Kolom