Solopos.com, SUKOHARJO — Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo, Selasa (6/9/2022).
Pernyataan sikap dalam demo dibuat dalam bentuk surat untuk kemudian dikirimkan kepada DPR RI.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Ketua HMI cabang Sukoharjo, Fierdha Abdullah Ali, mengatakan tuntutan mereka konsen pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kegiatan kami adalah tuntutan pada DPRD Sukoharjo, tuntutan kami jelas terkait naiknya harga bahan bakar minyak,” kata Fierdha.
Fierdha sebelumnya, bersama demonstran telah melakukan aksi protes di Balai Kota Surakarta pada Kamis (1/9/2022). Kala itu harga BBM belum jadi naik.
“Waktu demonstrasi di Balai Kota Surakarta belum mengalami kenaikan, dikira kami demo abal-abal karena tanggal satu tidak jadi naik, padahal tanggal tiga naik. Ini bentuk konsistensi kami mengawal amanat rakyat berupa kesengsaraan,” lanjut Fierdha.
Baca juga: Atribut Ditahan Aparat, Massa HMI Soloraya Sempat Ancam Tak Bubar Demo
Fierdha menyampaikan tiga poin penting yang disuarakan dalam demonstrasi, salah satunya adalah HMI menolak kenaikan hargga BBM.
Selain itu demonstran juga menginginkan pemerintah mencabut kebijakan tarif dasar listrik.
“Kami juga ingin mendesak pemerintah memberantas mafia di sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan penegakan hukum adil dan transparan,” lanjut Fierdha.
Ia mengatakan sudah melakukan mediasi di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta, namun dari stakeholder yang hadir hanya menjelaskan secara normatif. Pihak Pertamina mengatakan mengetahui kenaikan BBM satu jam sebelum kenaikan.
“Stakeholder di UIN adalah Kapolres Sukoharjo, perwakilan DPRD Sukoharjo, Kodim Sukoharjo, Kesbang Sukoharjo, Pertamina Pos Boyolali jika tidak salah, Pos Indonesia, dan Disnaker.
Baca juga: 3 Anggota HMI Dipulangkan Polisi, Pimpinan Masih Misterius
Ia bersama demonstran melakukan walk out karena tidak mendapatkan statement jelas dari stakeholder untuk menyepakati penolakan kenaikan BBM.
“Tadi [di UIN Raden Mas Said] tidak terlaksana, maka kami hadir sore ini di DPRD untuk menuntut hal yang sama,” kata Fierdha.
Fierdha berpendapat kenaikan BBM dibarengi dengan pemberian bantuan tunai langsung (BLT) tidak menyelesaikan masalah karena bantuan tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja.
Ia berpendapat kecarut-marutan harga minyak merupakan permainan dari pihak tertentu, sehingga perlu dilakukan pengusutan tuntas di sektor migas.
Pantauan Solopos.com, demonstran sempat memaksa masuk ke gedung DPRD namun aparat keamanan berhasil menahan mereka sehingga tidak terjadi kericuhan.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar Berakhir Ricuh, Mahasiswa & Warga Bentrok
Setelah orasi panjang, Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi, dan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, keluar untuk mendengarkan orasi yang disampaikan oleh demsontran dari HMI.
Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi, dalam nota kesepakatan mengatakan sesuai dengan kesepakatan, surat akan diproses dan dikirim ke DPR RI.
“Kenaikan BBM ini sembuah simalakama karena maksud pemerintah supaya subsidi tepat sasaran, hanya mekanismenya sedang kami tunggu,” kata Wawan.
Wawan menjelaskan bentuk bantuan akan disalurkan pada masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum. “Ada hal-hal yang dicermati rekan-rekan mahasiswa sehingga harus kami sampaikan,” lanjut Wawan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
