Solopos.com, JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IV DPR RI meminta pemerintah agar membatalkan kebijakan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui Perum Bulog.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin dalam siaran pers, Senin, (8/3/2021).
Promosi BRI Optimistis Bisnis Remitansi Tumbuh 25% Selama Ramadan dan Lebaran 2024
Baca Juga: Mendadak Pingsan Saat Hendak Divaksin, Warga Lansia Sukoharjo Meninggal
"Kami Fraksi PKS menolak kebijakan impor beras 1 juta ton. Bukan kami anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri," ujarnya.
Karena itu, Andi Akmal mendesak agar pemerintah tidak melakukan sandiwara pada persoalan impor beras. Terlebih, kata dia, pemerintah pernah melakukan kebijakan sunyi impor beras, dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan yang masuk akal.
"Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasannya dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri," katanya.
Sebaiknya, lanjut Andi Akmal, pemerintah mulai membenahi setiap kebijakan agar tidak menyakiti para petani yang tengah berjuang meningkatkan produksi dalam negeri.
"Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani dan menyakiti rakyat Indonesia," katanya.
Sekjen KTNA
Senada dengan Komisi IV, Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor juga meminta pemerintah agar meninjau kembali kebijakan impor beras.
Baca Juga: 38 PSK Terjaring, Kapolresta Solo Targetkan Kestalan dan Gilingan Bebas Prostitusi
Yadi beralasan, kebijakan tersebut bukan kebijakan tapat, mengingat saat ini para petani di sejumlah daerah sedang menghadapi panen raya tahunan.
"Di beberapa wilayah pada saat ini sudah memasuki masa panen, seperti di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Papua, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalteng serta Kalsel. Maka itu diharapkan pemerintah melalui Perum Bulog segera menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah tersebut," katanya.
Menurut Yadi, penyerapan Bulog menjadi sangat penting karena para petani dimasa pandemi ini sudah bersusah payah memanfaatkan waktu, tenaga, dan modal usahanya untuk meningkatkan produksi, terutama dalam mengantisipasi kelangkaan pangan dengan merujuk anjuran Kementrian Pertanian.
Baca Juga: Wali Kota Gibran Sidak ke Rutan Solo, Apa Hasilnya?
Apalagi, kata Yadi, data BPS menyatakan bahwa pergerakan produksi beras pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019.
Selain itu BPS juga merilis adanya peningkatan produksi padi pada tahun 2021, yaitu potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton dibandingkan subround yang sama pada tahun 2020 yakni hanya sebesar 19,99 juta ton GKG.
"KTNA sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi agar berhati-hati dengan impor. Pak Presiden minta agar tidak menambah impor serta meningkatkan hasil produksi dalam negeri," tutupnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
