SOLOPOS.COM - SISKS Paku Buwono (PB) XIII Tedjowulan (dok)
SOLO–PB XIII Tedjowulan menegaskan bahwa rekonsialisi yang telah disepakati antara dia dengan PB XIII Hangabehi tak terpengaruh oleh proses hukum yang diduga membelit Hangabehi.
Sebab, kasus hukum yang diduga membelit Hangabehi dalam child trafficking atau perdagangan anak di bawah umur, tak ada kaitannya dengan proses rekonsiliasi di dalam keraton. Putera PB XII tersebut juga tak mau mengandai-andai atas nasib Hangabehi jika memang kelak dinyatakan bersalah secara hukum atas kasus child trafficking. “Saya tak mau mengandai-andai. Rekonsiliasi ini tetap jalan, tak ada kaitannya dengan persoalan hukum,” paparnya.
Disinggung soal rencana sanksi keraton yang bakal dijatuhkan kepada Hangabehi, menurut Tedjowulan hal itu sudah tak berlaku lagi. “Sanksi adat apa itu. Dari dulu ya gitu. Sanksi ngadat mungkin…,” katanya setengah berseloroh.
Tedjowulan juga membantah bahwa keraton memiliki lembaga adat yang berkuasa atas pemerintahan keraton. “Kalau ada, siapa yang membikin. Saya ingin tahu,” paparnya.
Terpisah, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton, KP Eddy Wirabhumi mengaku tak begitu percaya atas rekonsiliasi yang disampaikan Tedjowulan. Ia menilai, pernyataan Tedjowulan tersebut hanya sepihak dan belum tentu disepakati Hangabehi. “Yang omong itu kan Tedjowulan sementara Hangabehi belum ada di sana kan?” katanya.
Andaikata Hangabehi bersedia rekonsiliasi dan menjadikan Tedjowulan sebagai wakilnya, hal itu juga belum bisa serta merta disetujui keluarga keraton. Sebab, kata Eddy, keraton memiliki aturan yang harus dipatuhi semua keluarga, termasuk raja. “Tedjowulan itu kan sudah dikeluarkan dari keraton karena tindakannya yang dinilai makar. Tak bisa begitu saja diampuni lalu kembali ke keraton dan menduduki wakil raja,” kata Eddy.
Disinggung soal KGPH Benowo yang hadir dalam pertemuan itu, Eddy juga menilai itu hanya sikap pribadi Benowo.
