Taufik Gerindra Desak 2 Pejabat DKI Warisan Ahok Dicopot

 Solopos Digital Media - Panduan Informasi dan Inspirasi

SOLOPOS.COM - Solopos Digital Media - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, JAKARTA — Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diangkat di masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat saat ini menjadi sorotan. Keduanya adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto.

Agustino Darmawan dulunya dilantik oleh Djarot dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah. Sedangkan, Sopan Adrianto dilantik oleh Ahok dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

Adapun yang membuat mereka menjadi sorotan adalah pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik. Politikus Partai Gerindra itu meminta agar Pemprov DKI kini untuk mengevaluasi dan merombak dua kepala dinas tersebut yang dia anggap tidak memiliki komitmen yang tinggi.

Taufik menganggap kedua pejabat itu tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan visi dan misi dari Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini.

"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut saya harus segera. Waktu kita tanya di rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD], masa tidak paham apa yang dia mau lakukan. Kemudian saya kira Dinas Pendidikan juga harus diganti, semangatnya tidak ada," kata Taufik pada pekan lalu.

Taufik menambahkan mental kedua kepala dinas ini dinilai kurang kuat. Padahal kini, katanya, Pemprov DKI Jakarta sedang diawasi oleh berbagai pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bareskrim Polri, dan lain-lain.

"Saran saya akhir bulan ini mesti kelar itu. Ganti saja orang yang tidak berkomitmen. Mungkin secara kompetensi kalau dites semua oke, secara mental belum tentu," ujarnya.

Menurutnya, kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dinilai tidak menguasai terhadap bidangnya masing-masing. "Kalau komitmen dikasih tugas ya pelajari [dan] kuasai. Kalau ada orang bertanya yang bidang dia, tidak perlu lagi Gubernur DKI yang menjawab. Evaluasi menyeluruh penting untuk birokrasi," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyetujui mengenai wacana perombakan kepala dinas yang berada di lingkungan Pemprov DKI. Bahkan, dia menegaskan bahwa yang harus dirotasi tersebut tidak hanya dua kepala dinas yang saat ini menjadi sorotan. "Bila perlu sebagian besar kepala dinas dirombak," kata Trubus kepada Bisnis/JIBI, Minggu (22/4/2018).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus segera mengevaluasi semua kepala dinas yang saat ini menjabat. Bila mereka mengerjakan semua program Pemprov DKI secara lamban, Trubus menyarankan tidak perlu banyak pertimbangan untuk mencopot pejabat tersebut.

"Reformasi birokrasi diperlukan oleh Pemprov DKI, beberapa proyek tersendat-sendat," ujarnya.

Selain dua kepala dinas tersebut, dia menambahkan beberapa kepala dinas yang patut dipertimbangkan kembali untuk dievaluai. Pertama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Teguh Hendrawan yang memiliki rapor merah karena tidak bisa menyerap target APBD kuartal pertama. Bahkan, penyerapan APBD Dinas SDA menjadi yang terendah dibandingkan dengan semua dinas yang berada di Jakarta. Dinas SDA baru menyerap sebesar 1,7% dari target anggaran sebesar 22,8% pada kuartal pertama tahun ini.

Kedua, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI Jakarta, Tinia Budiati, dinilai tidak ketat dalam melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan yang berada dibawah naungannya. Padahal melalui pengawasan yang lebih ketat beberapa tempat hiburan di Jakarta tidak memiliki kesempatan menjadi tempat penyebaran obat-obatan terlarang dan prostitusi.

Selain itu, Kadisparbud melenggangkan terbuatnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 yang dinilai diskriminatif karena menjadikan media massa dan laporan masyarakat sebagai acuan utama dalam pencabutan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) tempat hiburan. Permaslahan dari Pergub ini yakni, Pemprov DKI dapat melakukan pencabutan TDUP sepihak tanpa adanya negosiasi sebelumnya.

"Pergub ini membuat tempat hiburan yang menjalankan usahanya secara jujur menjadi tidak nyaman. Bahkan bisa berbondong-bondong merelokasi tempat hiburan atau investasi di luar daerah Jakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan evaluasi terhadap SKPD di lingkungan Pemprov DKI telah dimulai. Dengan demikian, masyarakat Ibu Kota diharapkan bersabar untuk menunggu pertimbangan yang komprehensif dari Pemprov DKI untuk mengambil keputusan.

"Saya tidak mau komentar posisi per posisi [yang dirombak]. Gak ada tanggepan," kata Sandi pekan lalu.

Dia menghimbau agar jajarannya harus tetap bekerja seperti biasanya tanpa tertekan dengan isu perombakan ini. "Fokus di kinerja, proses [penilaian] ini baru dimulai. Kalau anda [memiliki] kinerja baik, jangan pernah ada kekhawatiran. Give the best, be the best itu yang ingin saya sampaikan," ungkapnya.

Berita Terkait

Espos Premium

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Pemerataan akses listrik di Indonesia bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Teknologi ini ramah lingkungan dan bisa dibangun di banyak tempat dan banyak pulau di Indonesia.

Berita Terkini

Hukum Onani dengan Bantuan Istri dalam Islam, Apakah Diperbolehkan?

Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai hukum onani dengan bantuan tangan istri menurut Islam. Apakah diperbolehkan atau dilarang?

Sponsor Persis Solo Berlimpah, Ini Jumlah dan Macamnya

Keberadaan Kaesang Pangarep bak magnet yang mendorong Persis Solo memiliki finansial berlimpah.

Hasil Liga 1 2021-2022: Derbi Kalimatan, Borneo FC vs Barito Putera Bermain Imbang 1-1

Barito Putera unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Muhammad Luthfi Kamal

Bukti Keberhasilan Pemberdayaan BUMDes, Semen Gresik Raih Nusantara CSR Awards 2021

Program CSR Semen Gresik telah memberikan kebermanfaatan, diantaranya mendorong penurunan angka kemiskinan di area perusahaan.

Petugas DLHK dan Polisi Klaten Cek Air Saluran Irigasi yang Berubah Merah, Hasilnya?

Petugas dari DLHK dan Polres Klaten mengambil sampel air di saluran irigasi yang sebelumnya dikabarkan berubah warna menjadi merah.

Pemkab Sukoharjo Bantu Biaya Pendidikan Anak Pasutri Tinggal di Kolong Meja Wedangan Kartasura

Pemkab Sukoharjo akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari pasangan suami istri Cahyo Yulianto, 50 dan Wiwin Haryati, 48.

Waduh! Antrean Warga Mengular di Sentra Vaksinasi XT Square

Pendeknya durasi di hari Jumat akibat ibadah salat membuat warga berlomba datang lebih dulu hingga antrean mengular.

Sponsor Berlimpah, Persis Solo Kewalahan Terima Tawaran Kerja Sama

Jelang peluncuran tim dan jersey pekan depan, terhitung sudah 14 perusahaan yang mendukung Persis Solo musim ini.

Pelepasan Atlet PON XX Papua Kontingen Jawa Tengah asal Kota Solo

Pemkot Solo melepas 45 atlet, 9 pelatih

Total Dana IPO Tembus Rp32,14 Triliun, Kontribusi Bukalapak Rp21,9 Triliun

Dana hasil penawaran umum yang telah terkumpul hingga 16 September 2021 sebesar Rp32,14 triliun. Total dana itu berasal dari 38 perusahaan yang baru tercatat tahun ini.

Pemerintah Targetkan Ekspor Mobil Listrik di Tahun 2022

Infrastruktur dasar KIT Batang selesai sejak Mei 2021, pembangunan fasilitas recycle, cathode, dan precursor dimulai akhir tahun ini.

Dibujuk Bupati Sukoharjo, Sekeluarga Tidur di Kolong Meja Wedangan Tetap Tolak Tempati Rusunawa

Bupati Sukoharjo Etik Suryani membujuk satu keluarga pasutri Cahyo Yulianto dan Wiwin Haryati yang terpaksa tinggal dan tidur di kolong meja wedangan di Kartasura untuk menempati rusunawa.

1.681 Ibu Hamil di Kendal Sudah Ikut Vaksinasi Covid-19

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Wynee Frederica meminta ibu hamil yang ada di wilayahnya untuk tidak takut vaksinasi.

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Pemerataan akses listrik di Indonesia bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Teknologi ini ramah lingkungan dan bisa dibangun di banyak tempat dan banyak pulau di Indonesia.