SLEMAN—Pengelolaan keuangan negara di berbagai lembaga dinilai masih kurang memadai. Untuk memperbaikinya, diperlukan akutanbilits keuangan negara yang solid.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi DIY, Condro Imantoro mengatakan, permasalahan umum keuangan negara berkutat pada hal-hal teknis. Seperti realisasi pelaksanaan program yang tidak sesuai, penyerapan hasil yang rendah dan kurangnya ketaatan terhadap peraturan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Sedangkan pada tata usaha, masih ada yang tidak tertib dan akuntabel. Akibatnya, pertanggungjawaban yang dihasilkan belum sepenuhnya berkategori wajar tanpa pengecualian (WTP),” jelas Condro dalam Workshop manajemen perguruan tinggi bagi pejabat lingkungan UNY, di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Senin (13/2).
Guna mencapai keadaan yang lebih baik, Condro mengungkapkan diperlukan upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem ini akan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Rektor UNY, Rochmat Wahab menyampaikan, melalui setiap kemampuan yang dimiliki, UNY secara optimal mengembangkan diri. Hal ini sesuai dengan orientasi tugas UNY untuk menegakkan good university governance dan clean university government.
“UNY harus dapat memberikan pelayanan prima yang menyenangkan dan helpfull serta dapat mengelola aset dan keuangan dengan bersih, transparan dan akuntabel,” kata Rochmat dalam sambutannya.
Workshop yang diselenggarakan 13-14 Februari 2012 dalam rangka pengembangan tata kelola perguruan tinggi ini diikuti 230 orang. (JIBI/Harian Jogja/Mediani Dyah Natalia)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
