Semarangpos.com, SEMARANG — Mantan bupati Purbalingga Tasdi mengaku sempat ditagih pelunasan fee pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Purbalingga tahun 2017 oleh Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto. Tagihan itu disampaikan menyusul pencairan anggaran tersebut.
“Pada 28 Januari 2019 saya bertemu dengan Wahyu Kristianto. Saudara Wahyu masih menagih kekurangan fee,” kata Tasdi saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Tasdi mengaku tidak mengetahui berapa kekurangan fee yang ditagih oleh anggota DPRD Jawa Tengah itu. Menurut dia, Wahyu merupakan orang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua DPR dari PAN Taufik Kurniawan untuk mengurusi masalah fee pencairan DAK.
Ia mengatakan pengurusan DAK untuk Kabupaten Purbalingga pada 2017 berawal dari masukan Bupati Kebumen Yahya Fuad. “Pada 2016 Kebumen mendapat Rp100 miliar, sedangkan Purbalingga nol,” katanya.
Yahya Fuad kemudian menyarankan agar meminta bantuan dari anggota DPR yang berasal dari dapil setempat, yakni Taufik Kurniawan. Menurut dia, Taufik menjanjikan bisa membantu penganggaran DAK untuk Purbalingga sebesar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, dengan fee yang harus diberikan sebesar 5%.
“Syaratnya memberi komitmen 5% yang diberikan sebelum DAK cair,” katanya.
Kabupaten Purbalingga sendiri memperoleh realisasi DAK melalui perubahan APBN 2017 sebesar Rp48 miliar. Tasdi menambahkan pemberian komitmen atas pengajuan anggaran melalui anggota legislatif tersebut memang harus diberikan.
“Kalau tidak mengajukan buktinya nol,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
