Tarif PCR Ternyata Bisa Turun, Ini Alasan Pemerintah

Penetapan batasan tarif tertinggi ini dengan mempertimbangkan penurunan harga bahan habis pakai seperti cover all [alat pelindung diri/APD], harga reagen PCR dan RNA, serta biaya overhead

 Petugas medis mengambil sampel lendir milik guru saat tes usap PCR di SMP Negeri 8, Solo, Jumat (22/10/2021). (Solopos-Nicolous Irawan)

SOLOPOS.COM - Petugas medis mengambil sampel lendir milik guru saat tes usap PCR di SMP Negeri 8, Solo, Jumat (22/10/2021). (Solopos-Nicolous Irawan)

Solopos.com, JAKARTA — Setelah diprotes banyak kalangan, tarif tes PCR bisa turun menjadi maksimal Rp300.000 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tarif Rp300.000 itu berlaku untuk tes di luar Pulau Jawa dan Bali sedangkan untuk Jawa dan Bali hanya Rp275.000

PromosiCerita tentang Bandit Jawa dan Praktik Kecu Masa Kolonial di Soloraya

Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkapkan alasan tarif PCR bisa turun menjadi Rp275.000 dari sebelumnya Rp495.000.

Mengutip dari Twitter @KemenkesRI, tarif PCR terbaru ini sesuai dengan SE nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Turunkan Tarif Tertinggi Tes PCR Jadi Rp300.000 

Tarif hanya berlaku untuk pemeriksaan secara mandiri, tidak untuk tes contact tracing atau rujukan RS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kebijakan tarif baru ini berlaku mulai 27 Oktober 2021.

“Penetapan batasan tarif tertinggi ini dengan mempertimbangkan penurunan harga bahan habis pakai seperti cover all [alat pelindung diri/APD], harga reagen PCR dan RNA, serta biaya overhead,” tulis akun Twitter @KemenkesRI, Jumat (28/10/2021).

Kemenkes RI menegaskan tarif tertinggi harus diikuti oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memberikan layanan pemeriksaan RT-PCR.

Baca Juga: Minta Tarif PCR Rp300.000, Pemerintah Ogah Beri Subsidi 

Fasyankes tidak boleh mematok tarif di atas ketetapan apapun alasannya, termasuk alasan kecepatan hasil yang dikeluarkan.

Kemenkes RI kembali mengingatkan ada sanksi bagi fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang tidak mengikuti ketetapan harga terbaru.

“Dinkes provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pengawasan dan pembinaan termasuk memberikan teguran hingga sanksi kepada fasyankes terkait,” ujar Kemenkes RI.

Sumber: Bisnis

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Aspal Meleleh, Krisis Iklim Perburuk Gelombang Panas India-Pakistan

Gelombang panas ekstrim menghantam India dan Pakistan dengan cuaca bertemperatur tinggi hingga 50 derajat celcius yang membuat aspal meleleh dan diprediksi bakal lebih buruk akibat krisis iklim.

Belum Ada Bintang Terang, Aja Kesusu…

Frasa ”aja kesusu” atau jangan terburu-buru yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/5/2022), adalah pesan yang berlaku umum, namun juga bisa ditafsirkan lebih sempit sesuai konteks dan ruangnya.

Andika Perkasa Muncul dalam Bursa Capres NasDem

Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Rahmat Gobel masuk dalam bursa capres Partai NasDem.

Profil Ketua MK Anwar Usman, Adik Ipar Baru Presiden Jokowi

Ketua MK Anwar Usman resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi setelah menikahi Idayati di Solo, Kamis (26/5/2022).

Memprihatinkan, Belum Banyak Mahasiswa Hukum Baca Putusan Peradilan

Cukup memprihatinkan, mahasiswa Fakultas Hukum saat ini tidak tertarik untuk membaca putusan-putusan hukum semisal putusan MK terkait dengan persoalan KPK.

Mengundang Bencana di Tanah Bencana

Ekspansi industri dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, menicayakan krisis lingkungan berupa tanah ambles dan banjir atau rob.

Temui Presiden dalam GPDRR di Bali, Save The Children Suarakan Aspirasi

Presiden Joko Widodo menyambangi Rumah Resiliensi Indonesia (RRI) sebagai bagian dari Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Main Film, Ini Judulnya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman yang menikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata pernah bermain film. Apa judulnya?

Kembalinya Sentralisasi

Penunjukan dan pengangkatan para penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023 dengan masa jabatan setahun hingga lebih dari dua tahun sama saja dengan mengembalikan sentralisasi pemerintahan.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Jadi Guru Honorer

Nikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ternyata pernah menjadi guru honorer.

Biodata Anwar Usman, Ketua MK yang Nikahi Adik Jokowi Hari Ini

Ini dia biodata atau profil dari Anwar Usman, Ketua MK yang menikahi adik Jokowi, Idayati hari ini, Kamis, 26 Mei 2022.

Dinilai Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dapat Pujian dari PBB

Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan Covid-19 sehingga perhelatan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022.

Kisah Nokia yang Hilang dan DPD yang Merasa Dibedakan

Saat Apple membukukan keuntungan US$123,9 miliar atau setara Rp1,779 triliun per Desember 2021, Nokia justru mulai dilupakan.

Sejarah Hari Ini: 26 Mei 1889 Menara Eiffel Dinaiki Pengunjung

Beragam peristiwa bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Mei.

Ada Beasiswa S2 di China dari Luhut dan LPDP, Begini Persyaratannya

Untuk teknis pelaksanaan program beasiswa tersebut, Menteri Luhut bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).