Tutup Iklan

Tarif PCR Ternyata Bisa Turun, Ini Alasan Pemerintah

Penetapan batasan tarif tertinggi ini dengan mempertimbangkan penurunan harga bahan habis pakai seperti cover all [alat pelindung diri/APD], harga reagen PCR dan RNA, serta biaya overhead

 Petugas medis mengambil sampel lendir milik guru saat tes usap PCR di SMP Negeri 8, Solo, Jumat (22/10/2021). (Solopos-Nicolous Irawan)

SOLOPOS.COM - Petugas medis mengambil sampel lendir milik guru saat tes usap PCR di SMP Negeri 8, Solo, Jumat (22/10/2021). (Solopos-Nicolous Irawan)

Solopos.com, JAKARTA — Setelah diprotes banyak kalangan, tarif tes PCR bisa turun menjadi maksimal Rp300.000 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tarif Rp300.000 itu berlaku untuk tes di luar Pulau Jawa dan Bali sedangkan untuk Jawa dan Bali hanya Rp275.000

Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkapkan alasan tarif PCR bisa turun menjadi Rp275.000 dari sebelumnya Rp495.000.

Mengutip dari Twitter @KemenkesRI, tarif PCR terbaru ini sesuai dengan SE nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Turunkan Tarif Tertinggi Tes PCR Jadi Rp300.000 

Tarif hanya berlaku untuk pemeriksaan secara mandiri, tidak untuk tes contact tracing atau rujukan RS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kebijakan tarif baru ini berlaku mulai 27 Oktober 2021.

“Penetapan batasan tarif tertinggi ini dengan mempertimbangkan penurunan harga bahan habis pakai seperti cover all [alat pelindung diri/APD], harga reagen PCR dan RNA, serta biaya overhead,” tulis akun Twitter @KemenkesRI, Jumat (28/10/2021).

Kemenkes RI menegaskan tarif tertinggi harus diikuti oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memberikan layanan pemeriksaan RT-PCR.

Baca Juga: Minta Tarif PCR Rp300.000, Pemerintah Ogah Beri Subsidi 

Fasyankes tidak boleh mematok tarif di atas ketetapan apapun alasannya, termasuk alasan kecepatan hasil yang dikeluarkan.

Kemenkes RI kembali mengingatkan ada sanksi bagi fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang tidak mengikuti ketetapan harga terbaru.

“Dinkes provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pengawasan dan pembinaan termasuk memberikan teguran hingga sanksi kepada fasyankes terkait,” ujar Kemenkes RI.


Berita Terkait

Berita Terkini

Bupati Bandung Wajibkan ASN Nyanyikan Indonesia Raya Sebelum Bekerja

Bupati Bandung juga mewajibkan ASN untuk menyanyikan atau mendengarkan lagu Halo-Halo Bandung sebelum pulang kantor.

100 Warga Antre Bantuan, BLT Covid-19 Malah Disikat Kades

Pencairan dana BLT Covid-19 masing-masing tahap Rp30 juta untuk 100 keluarga penerima manfaat (KPM).

Sejarah Hari Ini: 30 November 2004, Lion Air JT 538 Tergelincir di Solo

Beragam peristiwa terjadi di dunia pada 30 November salah satunya tragedi tergelincirnya pesawat Lion Air di dekat Bandara Solo

Terlalu! Gubernur Sulsel Rela Korupsi Demi Belikan Jetski untuk Anak

Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Nurdin Abdullah membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura subsider 3 tahun penjara.

Suami Istri di Pontianak Kompak Jual Sabu dan Ekstasi

Keduanya kami amankan berdasarkan informasi dari masyarakat ada pasangan suami istri diduga sedang membawa narkotika.

Ini Dia Tukang Cukur Terkaya Pemilik 400 Mobil

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Ramesh Babu memutuskan mulai menjalankan pangkas rambut yang ditinggalkan mendiang ayahnya.

Dipindah ke Bogor, Reuni 212 Doakan Almarhum Putra Arifin Ilham

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan dalam memberikan izin Polri harus meminta rekomendasi dari berbagai pihak.

Waduh! 14 Remaja di Maluku Utara Kedapatan Mabuk Lem

BNNP Maluku Utara bekerja sama dengan Satpol PP Kota Ternate mengamankan 14 remaja yang kedapatan sedang mabuk lem.

Polisi Gandeng Psikolog Cek WNA Siram Istri Pakai Air Keras, Psikopat?

Polres Cianjur, Jawa Barat akan menggandeng psikolog mengecek kejiwaan Abdul Latief, 48, tersangka kasus penyiraman air keras terhadap istrinya Sarah, 21.

Gawat, Aset Keluarga Nirina Zubir Susah Kembali

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, menyebut proses pengembalian aset tanah keluarga Nirina Zubir cukup rumit karena sudah dialihkan kepada pihak ketiga.

Patas! Tahun Depan Bayar Tol Tak Harus Berhenti di Setiap Gerbang

Kementerian PUPR menyebut rencana tersebut dilakukan sebagai langkah peningkatan mutu dari kualitas jalan tol.

Fakta Baru Kasus WNA Siram Istri Pakai Air Keras hingga Meninggal

Abdul Latief, warga negara Arab Saudi pelaku pembunuhan terencana terhadap Sarah (21), istri sirinya, warga Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. (Antara)

Sukses, Borobudur Marathon 2021 Kenalkan Bank Jateng Tilik Candi

Pelaksanaan Borobudur Marathon 2021 Powered By Bank Jateng yang digelar di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, berjalan sukses.

Membaik, Kondisi Perwira Polri Korban Kekerasan Ormas PP

Luka pada bagian kepala yang dialami oleh Dermawan akibat pengeroyokan ormas Pemuda Pancasila juga telah membaik setelah mendapat penanganan medis dari sejumlah dokter spesialis.

Unik! Anak Sapi Ini Punya 2 Kepala dan 3 Mata

Seekor anak sapi yang terlahir dengan dua kepala menjadi perhatian warga sekitar

2.500 Milenial Jabar Gerilya ke Pelosok Dukung Anies Capres 2024

Koordinator Beraksi Kabupaten Subang serta Kabupaten Karawang, Iwan Masna, menegaskan sosok Anies bukan hanya pilihan tapi kebutuhan wajib bagi masyarakat dan Indonesia.