Targetkan WTP pada 2012, Pemkab Wonogiri intensifkan kerja sama dengan BPKP

Ditemui wartawan seusai acara, Mochtar Husein mengungkapkan memperoleh penilaian WTP atas laporan keuangan APBD memang bukan perkara mudah. Pada 2010 lalu, dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang laporan pengelolaan keuangannya mendapat penilaian WTP hanya Solo dan Jepara. Lainnya masih wajar dengan pengecualian. Bahkan ada yang disclaimer, yakni Demak.

“Masalahnya di sini adalah masih adanya ketakutan dan keraguan yang menghinggapi kalangan pejabat birokrasi dalam menjalankan program. Keraguan itu terkait kerancuan tafsir terhadap regulasi serta ketindaksinkronan aturan antara pusat dan daerah. Hal ini menghambat penyerapan anggaran,” jelas Mochtar.

Kondisi tersebut, tak luput juga terjadi di Wonogiri. Berdasarkan laporan Sekretaris Daerah (Sekda), Budiseno, hingga semester I 2011, serapan anggaran yang seharusnya sudah mencapai 50%, ternyata baru tercapai 31,7%. Mochtar mengharapkan sikap proaktif para pejabat Pemkab untuk berkonsultasi dengan pakar hukum jika mendapati kesulitan dalam memahami aturan tentang pengelolaan anggaran.

Hal lainnya yang membuat banyak daerah belum bisa mendapat penilaian WTP dari BPK adalah terkait pengelolaan aset. “Bisa dimaklumi sebab aset ini memang agak rumit. Tapi tetap harus ditingkatkan pengelolaannya agar lebih tertib. Kalau memang aset itu perlu dihapuskan, maka Bupat harus membuat langkah inisiatif untuk menghapusnya, agar administrasinya lebih tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto, dalam sambutannya pada acara itu mengimbau semua pemimpin SKPD agar mendukung target penilaian WTP untuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD 2011 ini, yang pemeriksaannya dilakukan pada 2012 mendatang. “Selama ini Wonogiri laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemkab Wonogiri, hampir selalu mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. Saya berharap kerja sama dengan BPKP ini bisa membantu Wonogiri meraih WTP,” kata Danar.