Solopos.com, SRAGEN — Ratusan dokter, tenaga kesehatan, dan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) di Kabupaten Sragen dikumpulkan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (22/2/2023). Mereka dimintai komitmen untuk menurunkan angka stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi/balita (AKB). Angka stunting yang sekarang di angka 10,72% di 2022 ditargetkan turun di bawah 5% pada 2024 mendatang.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengumpulkan seluruh kader yang berkaitan dengan penanganan stunting untuk memahamkan mereka supaya terbangun sinergi dalam pelaksanaan di lapangan. Komitmen tersebut dituangkan dalam tanda tangan bersama pada papan yang disiapkan. Penandatanganan komitmen itu dimulai dari Bupati, Sekda, Kepala Dinkes hingga kader tingkat desa.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Ini komitmen sinergisitas dan saling kolaborasi antarkader saat di lapangan. Kan mereka beda-beda, ada bidan desa, petugas gizi puskesmas, sampai PLKB. Seperti pentahelix dalam penanganan stunting. Nanti ada yang mengukur dan ada yang mengecek. Ada pula yang meninjau ke rumah-rumah, sehingga penanganan stunting ini bisa terpadu,” jelas Yuni, sapaan Bupati.
Penanganan stunting yang paling efektif, menurut Yuni, ada pada aspek pencegahan. Jika anak balita telanjur stunting pengobatannya lebih sulit. Mengingat pentingnya aspek pencegahan, maka peran posyandu menjadi krusial. Kalau ada bayi dengan bobot badan di ambang batas kurang perlu segera ditangani dan dikontrol oleh posyandu.
Yuni mengatakan pencegahan juga bisa dilakukan lewat remaja putri agar minum vitamin tambah darah. Ketika orang hamil tetapi hemoglobin (HB) rendah maka berisiko anak terlahir stunting.
“Pencegahan ini harus mendapatkan porsi paling besar. Ketika sudah masuk stunting maka diperlukan penanganan khusus yang tentunya membutuhkan dana yang lebih besar untuk penyediaan susu khusus, obat, vitamin, dan seterusnya. Dengan pencegahan yang masif maka bisa efisiensi anggaran,” jelasnya diamini Sekda Sragen, Hargiyanto.
Kolaborasi antarkader ini tidak hanya pada aspek kinerja di lapangan. Melainkan juga sinergi dalam penggunaan anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Yuni menyebut ada anggaran sensitif dan spesifik dalam penanganan stunting yang totalnya mencapai Rp46 miliar pada 2023. Selain itu, masih ada dana desa (DD) senilai Rp96 miliar serta dana operasional kegiatan KB senilai Rp10 miliar.
“Duitnya ada maka yang dipastikan tinggal tepat dalam penanganan dan tidak overlapping dan treatment-nya pas. Soal ada kader yang meminta insentif itu wajar. Untuk pengukurannya nanti menggunakan antropometri yang semua kebutuhan Sragen dicukupi Kementerian Kesehatan [Kemenkes],” jelas Yuni.
Sementara itu, kasus stunting di Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Sragen ada 26 anak dari 276 anak balita atau sekitar 9,42%. Angka tersebut di bawah angkata rata-rata stunting Sragen yang berada di 10,72% pada 2022.
“Penanganannya dengan pemberian program makanan tambahan (PMT) rutin setiap bulan. Kemudian setiap harinya di pantau dan setiap pekan sekali ditinjau,” ujar salah satu bidan Desa Jambeyan, Nuryani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
