WR II Unimus Semarang (kiri), Hardiwinoto, bersama Wakil Ketua DPRD Jateng (dua dari kanan), Quatly Abdulkadir Alkatiri, dan Kabid Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, Bappeda Jateng (kanan), Edi Wahyono, dalam diskusi pengentasan kemiskinan di Unimus Semarang, Rabu (13/11/2019). (Solopos.com/Chelin Indra Sushmita)

Solopos.com, SEMARANGPemprov Jateng melakukan berbagai upaya guna menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah manargetkan angka kemiskinan yang masih 10,88 persen tersisa tujuh persen pada 2023 mendatang.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng), Quatly Abdulkadir Alkatiri, mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Jateng cukup signifikan. Bahkan, bisa dibilang sebagai salah satu yang tercepat di Indonesia.

“September 2018 lalu masih ada 15 daerah di Jateng yang masuk zona merah. Alhamdulillah per Maret 2019 tinggal 14 saja. Yang satu yaitu daerah Cilacap sudah masuk zona kuning. Semoga sebentar lagi hijau,” katanya dalam acara Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah yang membahas strategi pengentasan kemiskinan Jateng di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Rabu (13/11/2019).

Menurut Quatly Abdulkadir Alkatiri, Pemprov Jateng perlu melakukan terobosan baru untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Khususnya yang berkaitan dengan pengangguran.

“Pemprov Jateng perlu melakukan terobosan baru kaitannya dengan pengangguran lapangan pekerjaan. Peran stakeholder untuk mengentaskan kemiskinan sangat penting. Program CSR yang dilakukan perusahaan perlu didata agar tepat sasaran,” sambung Quatly.

Menurut dosen sekaligus Wakil Rektor II dan Dekan Fakultas Ekonomi Unimus Semarang, Hardiwinoto, mengatakan, kemiskinan merupakan masalah krusial yang cukup sulit ditangani. Menurutnya, saat ini ada dua jenis masyarakat miskin jenis baru. Yakni miskin natural dan miskin struktural.

“Masyarakat miskin itu ada dua. Natural yang terjadi akibat alam. Dan struktural akibat salah kebijakan. Nah, dalam mengentaskan kemiskinan ini jangan sampai salah kebijakan agar tidak menambah jumlah masyarakat miskin struktural,” terang Hardiwinoto.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Edi Wahyono, mahasiswa sebenarnya bisa mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan. Salah satu caranya adalah mengembangkan potensi desa.

“Mahasiswa bisa membantu mengentaskan kemiskinan minimal dengan mengembangkan potensi desa. Kalau sudah lulus ciptakan lapangan kerja sendiri. Misalnya dengan mengembangkan potensi desa seperti di Umbul Ponggok, Klaten,” terang Edi Wahyono.

Diskusi tentang strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah itu diikuti seratusan mahasiswa Unimus Semarang, sejumlah pengamat, dan wartawan berbagai media massa. Salah satu mahasiswa ekonomi Unimus Semarang, Yustika, mengatakan diskusi tersebut memacu semangatnya untuk berperan di masyarakat.

“Diskusinya menarik banget dan membangkitkan semangat saya untuk berperan di masyarakat,” terang Yustika. (adv)


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten