Tutup Iklan
Presiden Joko Widodo. (Antara - Jessica Helena Wuysang)

Solopos.com, JAKARTA — -hamzah-jokowi-sebenarnya-setuju-revisi-uu-kpk" target="_blank" rel="noopener">Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga kini masih belum melihat isi dari revisi Undang-Undang (UU) No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski demikian, Jokowi berharap agar DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK. "Saya kira kita harapkan DPR juga punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK," ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, (6/9/2019).

Jokowi mengatakan akan terlebih dahulu melihat poin revisi yang diajukan oleh DPR setibanya di Jakarta sebelum berkomentar lebih jauh. Sebelumnya, Presiden sendiri menegaskan bahwa selama ini KPK telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Saya belum melihat, nanti kalau sudah ke Jakarta. Revisi ini yang direvisi apanya, materi-materinya apa, saya harus tahu dulu baru saya bisa berbicara," tuturnya.

Pimpinan KPK bereaksi atas manuver DPR itu. Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan saat ini lembaganya -rahardjo-kpk-di-ujung-tanduk" target="_blank" rel="noopener">berada di ujung tanduk. Situasi itu terkait 10 nama calon pimpinan KPK yang disetor Presiden Jokowi ke DPR serta revisi UU KPK yang berpotensi memangkas kewenangan lembaga antirasuah.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab, semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," Agus saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan secara diam-diam. Syarif saat dimintai pendapatnya di Jakarta, Kamis (5/9/2019), menyatakan bahwa -m-syarif-pemerintah-dpr-berkonspirasi-lemahkan-kpk-diam-diam" target="_blank" rel="noopener">pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan terhadap KPK.

"Pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," tegas Syarif.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten