Tutup Iklan
Mohamad Ali/Dokumen Solopos

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (13/5/2019). Esai ini karya Mohamad Ali, Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pengasuh Perguruan Muhammadiyah Kota Barat di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah ma122@ums.ac.id.

Solopos.com, SOLO -- Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Solo menuai kritik keras dari pengelola dan penyelenggara sekolah swasta. Tahun ini sekolah swasta tidak dimasukkan dalam sistem PPDB online dan panitia memberi keleluasaan kepada peserta didik baru untuk memilih empat sekolah negeri. Kebijakan itu dinilai merugikan, bahkan dapat mematikan sekolah swasta.

Benarkah aturan tersebut merugikan sekolah swasta dan dapat mengantar sekolah swasta ke kematian? Kalau memang benar merugikan sekolah swasta, sekolah swasta seperti apa yang dirugikan? Bagaimana langkah bijak yang harus dipilih pengelola sekolah swasta dalam menghadapi perubahan? Pertama-tama perlu diingat keberadaan sekolah swasta diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 55 ayat (1) UU ini menyatakan masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Sekolah swasta adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Pendidikandan Kebudayaan wajib membina eksistensi sekolah swasta sehingga proses penyelenggaraan pendidikan sesuai standar mutu dan kriteria minimal layanan pendidikan.

Salah satu cara menjaga kualitas pendidikan adalah dengan mengatur PPDB agar berjalan secara transparan, demokratis, dan akuntabel. Aturan ini dibuat agar masyarakat dapat mengakses sekolah yang dipilih dan sekolah mendapat siswa sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Mempertemukan keinginan orang tua siswa dan kebutuhan sekolah tidaklah mudah.

Sistem PPDB seperti apa pun tetap ada keuntungan dan kerugiannya. Sistem PPDB online tahun ini yang hanya melibatkan sekolah negeri tampaknya tidak bisa dilepaskan dari PPDB tahun lalu yang berlangsung amburadul.

Kepercayaan Masyarakat

Sejumlah SMP negeri tidak terisi secara penuh dan untuk mengisinya dibuka PPDB gelombang kedua. Ketika dibuka PPDB gelombang kedua, ternyata sejumlah siswa telah telanjur mendaftar di SMP swasta.

Sempat terjadi tarik tambang antara pengelola sekolah swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Solo. Pengalaman buruk dan evaluasi atas pelaksanaan tahun lalu itulah yang menjadi titik tolak menentukan sistem PPDB tahun ini sehingga sekolah swasta tidak disertakan.

Apakah sistem ini merugikan sekolah swasta? Tergantung sekolah swasta yang mana. Untuk sekolah swasta yang khas dan memiliki keunggulan yang telah diakui masyarakat, tentu tidak akan terpengaruh dengan berbagai perubahan sistem PPDB yang diselenggarakan pemerintah.

Mereka telah memperoleh mandat dan kepercayaan besar dari masyarakat. Aliran siswa yang memasuki tetap besar. Tidak demikian halnya untuk sekolah swasta yang datar-datar saja, yang notabene tidak memiliki keunggulan dan daya tarik, dengan sendirinya akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.

Ketika PPDB online hanya bagi sekolah negeri dengan pilihan sampai empat sekolah, mereka khawatir semua siswa lulusan SD/MI ditampung dan terserap seluruhnya di SMP negeri. Mereka waswas SMP swasta tidak kebagian siswa. Ketiadaan siswa pertanda lonceng kematian sekolah mulai ditabuh. Bukankah keberlangsungan suatu sekolahan memang tergantung pada aliran siswa yang memasuki?

Berkaitan dengan dinamika sekolah di Kota Solo selama dua dekade belakangan ini, kita menyaksikan situasi yang penuh paradoks. Di jenjang SD hampir setiap tahun terdengar berita tentang kematian sekolah-sekolah negeri, dan pemerintah mengambil langkah menggabungkan sekolahan.

Matinya SD negeri bukan karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), tetapi karena kehadiran SD swasta yang mampu menarik hati masyarakat dengan berbagai tawaran program yang inspiratif dan menantang.

Pemandangan sebaliknya justru terjadi pada jenjang SMP dan SMA. Dalam satu dekade terakhir hampir setiap tahun terdengar SMP dan SMA swasta yang mati karena ketiadaan siswa. Tidak ada kabar pendirian SMP negeri dan SMA negeri baru di Kota Solo.

Sekolah Ideal

Berembus informasi bahwa SMP negeri dan SMA negeri terus menambah jumlah rombongan belajar sehingga aliran peserta didik baru ke SMP dan SMA swasta semakin menurun. Sungguh menarik membaca gejala paradoksal sekolah di Kota Solo ini.

Bila hal itu dijadikan titik tolak untuk memproyeksikan bagaimana gambaran sekolah ideal (unggul) yang akan menjadi dambaan masyarakat pada masa depan yang tidak terlalu jauh tentu sangat menarik.

Cara memandang ke depan ini penting agar pengelola dan penyelenggara sekolah memiliki prencanaan yang matang dalam mengembangkan pendidikan. Pola hidup alon-alon waton klakon, atau sikap kerja yang penting sekolah bisa jalan, sudah tidak relevan lagi pada masa kini.

Dengan menyimak tanda-tanda zaman yang tengah berkembang saat ini, setidaknya ada dua kecenderungan yang akan semakin membesar dan menjadi arus utama dalam pengembangan pendidikan masa depan, yakni mencairnya dikotomi sekolah negeri versus swasta dan munculnya gelombang besar kelas menengah baru.

Pertama, tanda-tanda mencairnya dikotomi sekolah swasta dan sekolah negeri mulai tampak. Masyarakat memilih sekolah bukan karena itu sekolah negeri atau sekolah swasta, tetapi sejuah mana kepandaian pengelola sekolah dalam menawarkan program-program keunggulan/kekhasan.

Sekolah-sekolah inovatif seperti inilah yang akan tampil pada depan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Geliat ke arah itu saat ini mulai terlihat, misalnya SMP-SMA Al-Azhar dan SMP-SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat tetap kukuh.

Meskipun tergolong sekolah baru, kepercayaan masyarakat tumbuh dan cenderung semakin meningkat. Kemunculan sekolah menengah swasta baru di tengah meredupnya sekolah menengah swasta pada umumnya adalah sangat berisiko.

Para pengelola dan penyelenggara sekolah menengah baru tentu memiliki proyeksi sekolah ideal yang didambakan masyarakat masa depan. Kedua, munculnya gelombang besar kelas menengah baru yang memiliki kesadaran tinggi untuk menyekolahkan anak di sekolah terbaik.

Konvensional Versus Progresif

Mereka secara ekonomi berkecukupan, memiliki pandangan yang kosmopolitan, dan berpikiran visioner. Aset terbesar dalam kehidupan mereka adalah anak yang baik dan berkualitas. Untuk melahirkan generasi demikian tidak bisa hanya mengandalkan pengasuhan di keluarga.

Pilihan yang paling rasional adalah menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah terbaik. Mereka tidak memedulikan biaya karena kemampuan finansial cukup. Menyimak dua kecenderungan masyarakat tersebut, jalan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberi keleluasan kepada sekolah untuk berimprovosasi sedemikian rupa sehingga dapat berkembang menjadi sekolah yang benar-benar inovatif dan berkemajuan.

Dalam posisi demikian campur tangan pemerintah yang terlalu besar dengan memaksakan aturan-aturan malah akan menghambat kemajuan sekolah. Sistem PPDB online yang hanya menyertakan sekolah negeri merupakan sistem yang tepat dan pilihan paling rasional.

Pola ini mirip dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang hanya melibatkan perguruan tinggi negeri. Dalam posisi demikian, langkah bijak yang diambil pengelola sekolah swasta adalah pembaruan tata kelola sekolah, sehingga layak diberi mandat oleh masyarakat.Bila akhirnya ada yang memilih  langkah konvensional, sembari menyalahkan sistem yang ada, itu pertanda lonceng kematian sekolahan itu telah berbunyi.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten