Tantangan Besar Ekonomi Sirkular

Solopos.com, SOLO – Paradigma ekonomi sirkular menawarkan alternatif baru bahwa pertumbuhan ekonomi bisa diraih dan ditingkatkan tanpa merusak ekologi. Sayangnya, bisnis ramah lingkungan ini masih menyisakan sejumlah tantangan seperti mahalnya biaya investasi dan lemahnya dukungan publik terhadap industri hijau.

Dalam laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kedutaan Besar Denmark, dan UNDP pada Januari 2021, disebut pendekatan ekonomi sirkular memberikan dampak berarti bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial di tanah air.

Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM

Dari segi ekonomi, misalnya, ekonomi sirkular berpotensi menumbuhkan tambahan gross domestic product (GDP) senilai Rp593 triliun – Rp638 triliun pada 2030. Dari jumlah ini, lima sektor penting yang berpeluang mengadopsi pendekatan seperti makanan-minuman, tekstil, konsutruksi, retail, dan elektronik berkontribusi hingga Rp312 triliun.

Baca juga: Mobilitas Kaum Boro Wonogiri Menurun Selama PPKM Darurat, Dampak Penyekatan?

Sedangkan, di sektor lingkungan, pendekatan ini bisa mengurangi volume sampah hingga 18,53 persen pada 2030. Pendekatan sirkular juga bisa menurunkan emisi karbondioksida (CO2) setara 126 juta ton dan menurunkan penggunaan air hingga 6,3 miliar kubik meter pada periode yang sama.

“Jadi dampaknya positif banget circular economy ini. Di social benefits, membuka lapangan pekerjaan 4,4 juta orang dan kita bisa menabung 9 persen dari annual budget belanja kita untuk hal-hal lain, pendidikan dan lainnya,” kata Initiator and Advisor Indonesia Circular Economy Forum, Mohamad Bijaksana Junerosano, dalam workshop virtual bertajuk Edukasi dan Pelatihan dalam Isu Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular yang digelar Greeneration Foundation bersama Danone-Aqua Indonesia, Kamis (1/7/2021).

Tak hanya itu, potensi ini mendorong perusahaan terus berinovasi. Artinya, sebuah unit bisnis akan terus relevan menghadapi pertumbuhan dan kondisi bisnis sesuai zamannya. Hingga pada level tertentu, perusahaan-perusahaan yang tidak mengadopsi pendekatan sirkular akan mati. Sebab, saat ini perubahaan paradigma ekonomi mengarah menuju sirkular.

“Ini opportunity perusahaan merangkul dan membangun circular economy,” ujar Sano, panggilan akrabnya.

Baca juga: Pertamina Pastikan SPBU Tetap Beroperasi Selama PPKM

Tantangan

Manisnya pendekatan sirkular bukan tanpa tantangan. Board of Director PT Namasindo Plas, Yanto Widodo, menceritakan pendekatan sirkular dalam model bisnis membutuhkan investasi yang sangat besar. Sebagai gambaran, industri daur ulang botol poly ethylene terephthalate (PET) kemasan minuman yang dikelolanya selama 14 tahun membutuhkan investasi awal hingga Rp600 miliar.

Menariknya, pembangunan industri ini membutuhkan waktu hingga enam tahun. Pekerjaan ini masih ditambah riset dan uji coba yang membutuhkan teknologi tinggi. Tantangan ini masih ditambah ketersediaan sumber sampah dan sumber daya manusia (SDM).

“Investasi mesin mahal, tidak ada fasilitas dana murah dari pemerintah. Sumber sampah yang tidak berkualitas membuat mesin tidak bekerja maksimal. Selain itu, Undang-Undang persampahan tidak bekerja maksimal,” keluh Yanto, 8 Juli 2021.

Baca juga: Misteri Makam Kuno Tak Bisa Dipindah di Pojokan Jl Raya Sukowati Sragen, Kini Tertutup Aspal 

Mahalnya industri sirkular membuat bisnis ini minim kompetitor. Untuk menumbuhkan industri sirkular, sektor ini membutuhkan dukungan pemerintah dengan memberikan insentif. Sebab, hingga kini Yanto masih harus membayar PPN 10 persen dari botol bekas yang diolahnya. Padahal, ia membeli botol-botol itu dari 20.000 pemulung yang menjadi mitranya tanpa memungut pajak.

“Pemulung pun bahkan NPWP enggak punya. Tapi kami bayar pajak. Seharusnya kami dikasih insentif mungkin mengurangi pajak. Tapi enggak. Padahal kami ngurusin lingkungan di negara kita. Ini kan costly juga,” kata dia.

Keberpihakan pemerintah juga diperlukan untuk menyediakan infrastruktur pendukung. Di Eropa, misalnya, industri daur ulang botol bisa memanfaatkan jejaring pemerintah untuk mendapatkan suplai dan lainnya. Sampah ini langsung terpilah dari rumah yang mempermudah pengolahan lanjutannya. Sedangkan, di Indonesia, rantai bisnis ini semua harus dibangun oleh dunia usaha termasuk urusan memilah sampah.

“Non profitable. Ini realitas. Produk yang seperti kita kembangkan relatively higher cost. Kalau taruh di market relatif lebih mahal dan tidak mudah menarik konsumen dengan produk lebih mahal,” kata Direktur Pembangunan Berkelanjutan Danone Indonesia, Karyanto Widodo.

Baca juga: Duh Duh Duh, Putri Keraton Yogyakarta Dikatain Kampungan di Jakarta Gegara Ucapkan Makasih

Dukungan publik untuk mengembangkan ekonomi sirkular juga tak kalah penting. Pemahaman masyarakat terhadap ekonomi sirkular harus diperkuat untuk melahirkan kesadaran dan partisipasi. Perubahan perilaku inilah yang perlu terus digenjot agar masyarakat makin mengutamakan produk-produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kesadaran lingkungan di masyarakat cukup tinggi. Tapi belum punya aksi bersama-sama meng-address topik ini sama tinggi seperti kesadaran mereka. Habit dan perilaku yang masih menantang. Masyarakat masih hanya mengandalkan pemerntah,” tutur Karyanto, mengutip sebuah hasil riset.

Baca juga: Pembatasan Solo Diperketat, Tak Boleh Jajan di Tempat

Kepala Pusat Industri Hijau Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), R. Hendro Martono, menyambut baik pengembangan ekonomi sirkular di tanah air. untuk mengakselerasi pertumbuhan pendekatan sirkular, Kemenperin tengah menyiapkan insentif agar makin banyak industri yang mengadopsi ekonomi sirkular.

“Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun mekanisme insentif untuk industri hijau, yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri,” kata Hendro.