TANAH BANDARA MAHAL: Sultan Ultimatum Kulonprogo

Ilustrasi/dok

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengisyaratkan lokasi bandara baru bakal berpindah dari Kelunprogo. Persoalan tanah menjadikan pembangunan bandara di Kulonprogo bakal sulit terealisasi. Kabupaten Bantul, yang sebelumnya dijadikan alternatif lahan bandara bakal menjadi pilihan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sultan mengaku penolakan warga atas pembangunan bandara di Temon Kulonprogo dianggap masih wajar. Hanya, orang nomor satu di Pemprov DIY itu menilai tidak wajar harga tanah di calon lahan bandara yang melambung tinggi. Kondisi itulah yang membuat Gubernur berubah pikiran untuk memindah lokasi di tempat lain diluar Kulonprogo.

Suami G.K.R. Hemas itu mengatakan harga tanah di atas Rp50.000 per meter dirasa mahal dan tidak feasible (layak). Sedianya bandara akan berdiri di atas tanah seluas 637 hektare. Perkembangan sejauh ini masih terkendala soal harga tanah. “Kami lihat lagi harganya kalau masih mahal pindah dari Kulonprogo,” kata Sultan seusai menghadiri peluncuran Area Traffic Control System (ATCS) di kantor Dishubkominfo DIY, Jalan Babarsari Sleman, Kamis (20/12/2012).

Sultan mengaku secara pribadi menyukai lokasi bandara di Temon. Alasannya, berdasarkan studi kelayakan sudah tepat. Lebih lanjut, Sultan mengaku sudah menyiapkan alternatif lokasi lain sebagai lokasi pengganti bandara Adisutjipto itu. Ketika didesak awak media tentang lokasinya, ayah lima putri itu masih merahasiakan. “Oh…ya nanti,” ucapnya.

Mengenai penolakan dari warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), Sultan tidak mempermasalahkan. “Wajar kalau menolak, kita bikin kebijakan saja ada yang tidak setuju kok,” terangnya.

Dijelaskan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu, sejauh ini proses administrasi terus berjalan mulai dari pengajuan izin dan rencana pembebasan lahan. Pada 2013 akan dimulai pembebasan lahan oleh Angkasa Pura. “Yang saya dengar yang dibebaskan oleh Angkasa Pura tahun depan,” ujar Sultan.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susanto mengatakan keputusan akhir lokasi bandara berada di tangan Sultan. Saat ini proses pembangunan bandara tinggal menunggu penyelesaian syarat administrasi dan rekomendasi akhir untuk lokasi dari Gubernur. “Lokasi sedang difinalkan dan nanti Pak Sultan yang akan memberikan rekomendasi akhir,” katanya.

Pemerintah pusat sepakat jika DIY punya bandara internasional baru yang lebih luas. Adapun terkait wacana pemindahan lokasi bandara, Bambang beranggapan sangat mungkin. Namun tidak jauh dari rencana lokasi sekarang di Temon atau masih di wilayah Kulonprogo dan Bantul. “Tak akan bergeser jauh dari situ,” terangnya.

Pelaksana pembangunan, akan diserahkan ke Angkasa Pura (AP) karena pemerintah tidak memungkinkan. Langkah tersebut sebagai bagian dari kompensasi karena AP selaku pengelola Bandara Adisutjipto.

Rencana awal pada 2013 persyaratan administrasi seperti grand desain, pembebasan lahan, rencana tata ruang bandara sudah dapat difinalisasi. Jika hal tersebut terealisasi di 2014 pelaksanaan pembangunan sudah dapat dilakukan dan 2016 pembangunan selesai.
Bambang menambahkan, bandara di DIY harus dibangun secara bertahap. Kebutuhan dananya diperkirakan antara Rp7 triliun-Rp10 triliun. “Kalau untuk tahap awal sekitar empat sampai enam triliun,” ucapnya.

Kewenangan

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kulonprogo Triyono belum mendengar soal harga Rp50.000 per meter yang dipatok Sri Sultan. Triyono hanya mengaku Pemerintah Kabupaten Kulonprogo tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan pembebasan lahan bukan di Pemkab.

Adapun, Triyono, yang juga menjabat sebagai ketua panitia lokal proyek bandara di Kulonprogo, mengaku sudah memiliki rencana untuk mengamankan agar harga tanah tidak melebihi patokan Rp50.000 per meter.

“Kami berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional agar menunda dulu transaksi jual beli tanah di kawasan calon lokasi bandara,” ujarnya saat dimintai konfirmasi Harian Jogja, tadi malam. Cara itu jadi pilihan karena Pemkab tidak bisa melarang jual beli tanah.

Diakui Triyono, permintaan kepada BPN agar menunda transaksi di lahan calon bandara juga jadi cara jitu untuk menghadapi calo tanah yang sudah beraksi. “Sekalian kami memutus pergerakan calo lewat koordinasi itu,” ucapnya.

Dari kubu warga penolak pembangunan bandara, Martono selaku juru bicara kelompok Wahana Tritunggal—kelompok penentang pembangunan bandara—mengaku tetap tidak akan menjual lahannya untuk lokasi bandara.

“Keputusan kami soal lahan tetap sama, yakni tidak akan menjualnya walaupun ada patokan harga Rp50.000. Kami tetap ingin mempertahankan lahan sebagai sarana mata pencaharian lewat bertani,” tutur Martono.

Asisten Manajer Data Dan Informasi PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto, Faizal Indra Kusuma mengatakan perkembangan pembangunan bandara baru di Kulonprogo merupakan wewenang Angkasa Pura Pusat dengan Pemda DIY.

“Terkait pembangunan bandara baru, kami di sini tidak memiliki wewenang untuk memberikan informasi tersebut. Kami hanya sebagai pengelola bandara Adisucipto saja, jadi tidak bisa memberikan informasi terkait perkembangan bandara tersebut,” ujarnya saat dihubungi Harian Jogja.