Tambang Ilegal di Klaten, Yoga Hardaya: Bisa Bikin Ketersediaan Air Menurun

Solopos.com, KLATEN — Wakil Bupati (Wabup) Klaten, Yoga Hardaya, menjadi salah satu kepala daerah yang merasa tertekan terkait keberadaan kegiatan penambangan galian C. Hal itu disampaikan Yoga saat digelar seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan (MBLB) di Jateng dan DIY yang digelar di Semarang, Senin (28/11/2022).

Seminar itu dihadiri Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Pada kesempatan itu, Ganjar bertanya kepada peserta seminar yang hadir untuk mengangkat tangan kepada mereka yang di daerahnya terdapat galian C dan hidup mereka merasa tertekan. Yoga menjadi salah satu peserta seminar yang mengangkat tangan.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Jadi seperti di wilayah Klaten ini kami selalu mengejar kepada mereka yang beraktivitas berpegang pada izin yang ada dan SIPB, supaya mereka ini mematuhi terkait kontribusi kepada daerah dalam rangka optimalisasi pajak galian C. Jadi ada sinergitas. Karena kami yang merasa tertekan. Tertekannya dengan kerusakan yang diakibatkan oleh banyaknya armada pengangkut material. Masyarakat tidak tahu yang bertanggung jawab siapa. Masyarakat tahunya kepada bupati. Sehingga bupati beban. Kemarin di provinsi saya sampaikan,” kata Yoga saat ditemui di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (1/12/2022).

Kerusakan yang dimaksud tak hanya masalah kerusakan jalan. Kerusakan lingkungan juga menjadi permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan galian C, terutama tambang ilegal.

“Kerusakan tidak hanya jalan, termasuk kerusakan lingkungan. Dampaknya luar biasa. Bisa berdampak kepada air [ketersediaan air] dan lain sebagainya,” kata Yoga.

Baca Juga: Gibran Sorot Tambang Ilegal Klaten, Penambang dengan Alat Berat Langsung Tiarap

Disinggung pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak MBLB, Yoga mengatakan nilainya jauh lebih kecil daripada anggaran yang dikeluarkan di APBD untuk perbaikan jalan.

“Untuk target tahun ini belum bisa terpenuhi. Target Rp1 miliar [target PAD dari pajak MBLB]. Realisasinya ya sekitar itu [80 persen dari target]. Tidak sebanding dengan pengeluaran di sana,” kata dia.

Terkait jumlah penambang legal di Klaten, Yoga mengatakan masih ada aktivitas tambang legal. Hanya, jumlah tambang resmi atau legal di Klaten saat ini tidak banyak.

“Ada yang memegang izin lama dan masa berlakunya belum habis masih ada. Tetapi tidak banyak. Paling satu atau dua [pengusaha tambang],” kata dia.

Baca Juga: ESDM Telusuri Tambang Ilegal, Bupati Klaten Siap Tunjukkan Area Paling Bahaya

Yoga berharap para pelaku usaha pertambangan yang belum melengkapi perizinan segera melengkapi izin mereka. Selain itu, dia meminta para pelaku usaha pertambangan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait segala sesuatu, termasuk dalam hal menghindari kerusakan lingkungan serta berkontribusi menyumbang PAD.