Tak Usah Berpolemik, Cermati Dulu Surat Dubes Arab Saudi!

Indonesia membatalkan rencana pengiriman ibadah haji 2021padahal surat Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia tak menyiratkan begitu.

 Wapres Ma'ruf Amin bersama Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Althagafi melakukan pertemuan di Kantor Wapres, Senin (27/1/2020). (Bisnis-Setwapres)

SOLOPOS.COM - Wapres Ma'ruf Amin bersama Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Althagafi melakukan pertemuan di Kantor Wapres, Senin (27/1/2020). (Bisnis-Setwapres)

Solopos.com, JAKARTA — Indonesia membatalkan rencana pengiriman ibadah haji 2021. Kebijakan itu menuai pro sekaligus kontra. Agar tak ikut-ikutan mendukung membabi buta, tak ada salahnya mencermati langsung surat Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia terkait masalah itu.

Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Bin Ahmed Bin Abid Althaqafi menyurati Ketua DPR Puan Maharani terkait pembatalan ibadah haji bagi jemaah Indonesia pada tahun 2021. Dalam surat yang dikutip dari akun Twitter anggota DPR dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring, Jumat (4/6/2021), Essam memberi klarifikasi atas pemberitaan di media massa.

Pemberitaan di media massa pada umumnya menyebut Kerajaan Arab Saudi tidak memberi kuota jemaah haji bagi Indonesia dan terkait izin bagi 11 negara untuk mengirimkan jemaah haji. Berikut ini adalah isi surat Dubes Arab Saudi tersebut:

Baca Juga: Ini Kata Pakar Kuliner soal Bipang dan Jipang...

Yang Mulia

HE/Dr (H.C.) Puan Maharani, S.I.Kom.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial di Republik Indonesia yang menukil pernyataan Dr.Ir Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI yang menyatakan telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini, juga pernyataan DR.TB Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang menyebutkan adanya (11) negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.

Dalam kaitan ini, saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi, di samping itu otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jemaah haji Indonesia atau bagi para jemaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia.

Sehubungan dengan hal itu, merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada Yang Mulia dan anggota-anggota dewan yang terhormat tentang fakta-fakta yang sebenarnya, seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar yang dapat dipercaya. Saya berharap semoga Yang Mulia senantiasa dapat impahan Taufik dan kesuksesan dan kepada para anggota dewan yang terhormat saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terimalah salah hormat dari saya,
Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi
Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci
untuk Republik Indonesia

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Divonis 4,5 Bulan Penjara atas Kepemilikan Senjata Api, Kivlan Zen Banding

Kivlan Zen bersikeras menyatakan tidak bersalah atas kasus kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal sehingga mengajukan banding atas vonis majelis hakim PN Jakarta Pusat.

Wah, 54 Raja dari Seluruh Indonesia Bakal Berkumpul di Sumedang

Presiden Jokowi direncanakan membuka Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) di Keraton Sumedang Larang.

Dipanggil KPK Hari Ini, Azis Syamsuddin Bakal Ditangkap di Jumat Keramat?

KPK memanggil Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, diduga terkait kasus suap AKP Stepanus Robin Pattuju.

Kuliah Perdana ITNY : Generasi Z Harus Bisa Berkompetisi dalam Perkembangan Teknologi

Menjelang dimulainya Tahun Akademik 2021/2022, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) menyelenggarakan kuliah perdana.

10 Berita Terpopuler : Tips Cegah Pendarahan Otak - Pria Cabuli Bocah Pakai Selang

Informasi terkait sejumlah makanan yang sebaiknya dihindari untuk mencegah pendarahan otak hingga pencabulan Karanganyar masuk daftar berita terpopuler pagi ini.

Kota Semarang Nomor 1 Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak

Kota Semarang menjadi daerah dengan kasus kematian Covid-19 terbanyak se-Indonesia menurut laporcovid19.

Round Up Luhut vs Haris Azhar: Buka Keterlibatan Jenderal Lain, Bakal Berbuntut Panjang

Kubu Haris Azhar mengancam akan membongkar semua kebobrokan Luhut Binsar Pandjaitan di pusaran mafia tambang papua.

Solopos Hari Ini: PTM Jalan Terus, Dalang Mengamen Menjemput Rezeki

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, memastikan PTM jalan terus meski muncul ribuan klaster baru Covid-19 dari kalangan siswa dan guru.

Tim Haris Azhar: Luhut Kami Ajak Ketemu Tapi Tidak Datang

pihak Luhut tetap pada pendirian mereka, yang meminta Haris Azhar meminta maaf serta menghapus video.

Dukung Luhut, Direktur CISA: Lapor Ke Polisi Langkah Tepat

Herry mengatakan seharusnya jika seseorang memiliki bukti keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua melaporkan kepada kepolisian.

Luhut Janjikan Rp100 Miliar, Begini Tanggapan Aktivis Papua

Lebih baik Luhut meninjau ulang izin-izin investasi yang membuat masyarakat adat di Bumi Cenderawasih sengsara.

Ini Dia Jejak Para Jenderal di Perusahaan Tambang Papua

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

Dilaporkan ke Polisi, Kubu Haris Azhar: Kami akan Buka Semua Kebusukan Luhut Cs.

Luhut Binsar Pandjaitan beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ).

Klaster Corona Muncul di Sejumlah Sekolah, Nadiem: PTM Jalan Terus!

Sekolah bakal ditutup sementara jika ada klaster corona yang ditemukan.

Dilaporkan Menteri Luhut ke Polisi, Pembela HAM Mengadu ke Komnas HAM

Jika tuntutan ganti rugi itu dikabulkan hakim, Luhut ingin uang tersebut diserahkan kepada rakyat Papua.