Tak Semua Desa di Wonogiri Sambut Baik SDGs, Mengapa?
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan Kampung Galau di kompleks OW WGM, Wonogiri, Rabu (21/12/2016). (Bayu Jatmiko Adi/JIBI/Solopos)

Solopos.com, WONOGIRI — Tidak semua desa di Wonogiri merespons positif program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals desa. Pada sisi lain, belum semua desa di Wonogiri mengetahui SDGs yang digagas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT itu.

Ada desa yang menilai program pemerintah pusat terlalu banyak, sehingga justru membuat desa tak bisa fokus menjalankan program. Ada pula desa yang menyatakan akan berusaha menjalankan setelah mengetahui bentuk riil program tersebut.

Kepala Desa Semin, Kecamatan Nguntoronadi, Handoko, kepada Solopos.com, Rabu (24/2/2021), mengaku belum pernah mendengar SDGs desa. Dia akan mencari tahu konsep program tersebut terlebih dahulu agar setidaknya mengetahui model peangaplikasiannya di lapangan.

Baca Juga: Peluang Bisnis Beanbag Nan Empuk

Dia menilai program pemerintah pusat sudah terlalu banyak. Program sebelumnya belum rampung dijalankan muncul program baru. Kondisi tersebut membuatnya kelimpungan mengatur pelaksanaan program. Itu karena pemerintah desa menjadi tak bisa fokus merealisasikan program.

“Saya baru dengar SDGs baru sekarang ini. Memang biasanya berganti menteri berganti program. Program ini apakah bisa diterapkan di desa atau tidak, saya akan mempelajari dulu,” kata Handoko saat dihubungi.

Tak Tepat Waktu

Dia memandang momentum kemunculan program ini kurang tepat dengan kondisi sekarang. Saat ini semua desa berjibaku mengurus penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa.

Baca Juga: Jajal Peluang Bisnis Restoran Virtual

Dalam menjalankan program ini pemerintah desa mendapat respons bermacam-macam dari warga. Itu karena tidak semua warga memperoleh BLT. Terlebih, sangat banyak warga yang sebelumnya mendapat bantuan sosial atau bansos penanganan dampak Covid-19, tahun ini tak lagi menerima bansos karena program dihentikan, seperti bantuan sosial pangan atau BSP.

BLT sendiri menyedot dana desa cukup besar. Alhasil, desa tak bisa merealisasikan kegiatan secara penuh. Tak sedikit kegiatan yang harus ditunda. Padahal, hasil kegiatan itu dibutuhkan warga.

“Belum tuntas penyaluran BLT, desa dihadapkan lagi dengan PPKM [pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat] berskala mikro. Ini juga menyedot anggaran 8% dari dana desa. Apalagi 2020 lalu mayoritas dana desa untuk BLT. Selama anggaran belum bisa secara penuh digunakan untuk program pembangunan desa, baik pembangunan infrastruktrr, ekonomi, maupun manusia, desa bakal kurang optimal menjalankan program lain. Terlebih, program baru ini butuh kerja keras semua elemen lingkup desa,” imbuh Handoko.

Baca Juga: Bertahan di Peluang Bisnis Nasi Biryani

Terlepas dari semua itu, dia menyatakan akan berusaha menjalankan SDGs sesuai kemampuan anggaran dan potensi yang dimiliki.

Terpisah, Kepala Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Sugimo, saat ditemui di kantornya, mengaku sudah pernah mendengar kabar tentang SDGs, belum lama ini. Menurut dia program baru itu perlu disosialisasikan secara masif di tingkat desa.

Idealnya, semua program, terlebih program besar seperti SDGs di desa-desa Wonogiri, memiliki poin-poin teknis yang dapat dijadikan panduan bagi pemerintah desa untuk mewujudkannya. Dia meyakini roh atau semangat SDGs adalah untuk memajukan desa sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan SDGs nasional.

Baca Juga: Peluang Bisnis Kuliner Ayam, Bebek, Angsa

“Kami dan semua desa saya kira sudah melakukan banyak hal untuk memajukan desa dengan cara dan kebijakan masing-masing. Apakah capaian-capaian itu termasuk target SDGs atau tidak saya belum tahu pasti, karena belum punya gambaran tentang SDGs. Semoga saja ke depan ada sosialisasi,” ujar Sugimo.

Tujuannya SDGs Nasional

Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Wonogiri, Satya Graha, menjelaskan, SDGs desa merupakan cara untuk mewujudkan SDGs nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Cita-cita itu bagian dari rencana global untuk mengubah wajah dunia atau transforming our world pada 2030 melalui SDGs global. SDGs global adalah rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs global berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030.

Baca Juga: Sadis! Pria di Ogan Ilir Bacok 3 Orang di Jalanan...

“Mudahnya, SDGs ini kerja merumuskan tujuan bersama untuk mempercepat proses perubahan dunia yang sudah ditarget pada 2030. Dalam konteks SDGs desa, desa diyakini dapat berkontribusi mewujudkan. Bahkan, jika SDGs desa ini jalan diyakini dapat memberi sumbangsih 74% dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional,” kata Satya.

Dia menilai desa memiliki peluang mewujudkannya dengan menyesuaikan potensi dan kearifan lokal. Desa tak mustahil menciptakan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, lebih responsif terhadap gender, berwawasan lingkungan, dan target lainnya sebagaimana ingin dicapai SDGs nasional dan global.

SDGs nasional dan global memiliki 17 target. SDGs desa tak hanya 17 target, tetapi ditambah satu target menjadi 18 target, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Target terakhir itu menjadi kunci sekaligus pembeda. Target tersebut dicapai dengan menyesuaikan potensi dan kearifan lokal desa. Artinya, desa dapat memilih target yang ingin dicapai.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos



Berita Terkini Lainnya








Kolom