Tutup Iklan
Bendera Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). (Semarangpos.com)

Solopos.com, SEMARANG — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipastikan tak bisa turut dalam kontestasi Pemilu 2019 di Kabupaten Sukoharjo. Hal itu menyusul pencoretan Partai Hanura di Kabupaten Sukoharjo oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajad, mengatakan pencoretan partai bentukan Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur.) Wiranto itu merupakan keputusan dari KPU pusat. Partai Hanura dicoret dari Pileg Kabupaten Sukoharjo setelah tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK).

“Itu [pencoretan] sudah sesuai aturan. Keputusan dari KPU pusat. Selain tidak menyerahkan LADK, Partai Hanura di Sukoharjo juga tidak memiliki kepengurusan,” ujar Yulianto kepada Solopos.com, Kamis (25/3/2019).

Sesuai dengan Pasal 334 ayat 2 UU No.7/2017 tentang Pemilu, setiap partai politik memang diwajibkan menyerahkan LADK. Laporan itu diserahkan paling lambat 14 hari sebelum masa kampanye terbuka atau rapat umum digelar, yakni 24 Maret 2019.

Selain Partai Hanura, ada beberapa partai politik (parpol) lain yang keikutsertaannya juga dibatalkan di kabupaten maupun kota di Jateng. Parpol itu, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) yang keikutsertaannya dicoret di Kabupaten Pemalang dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang keikutsertaannya pada Pemilu 2019 dibatalkan di 10 kabupaten/kota di Jateng, yakni Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Jepara, Demak, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Solo.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Hanura Jateng, Adenk Sudarwanto, menerima keputusan KPU terkait pembatalan partainya pada Pileg 2019 di Sukoharjo. Selain tidak memiliki pengurus, Partai Hanura juga tidak mengusung satu calon anggota legislatif pun di wilayah tersebut.

“Kami terima keputusan KPU itu. Enggak masalah,kita memang tidak punya pengurus dan tidak ada caleg dari sana. Praktis, kita tidak menyerahkan LADK,” ujar Adenk.

Meski demikian, Adenk memastikan seluruh caleg dari Partai Hanura di 34 kabupaten/kota di Jateng tidak ada masalah. “Di Jateng, hanya satu yang kita tidak ada kepengurusan, ya di Sukoharjo. Kalau daerah lain tidak masalah,” imbuhnya.

http://semarang.solopos.com/">KLIK dan https://www.facebook.com/SemarangPos">LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten