Tak Dipilih Jadi Menteri, Ignasius Jonan Pamit

Solopos.com, JAKARTA – Ignasius Jonan, mantan Menteri ESDM, pamit. Namanya tidak termasuk dalam jajaran menteri di susunan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo yang dilantik, Rabu (23/10/2019).

Ignasius Jonan pun mengirim pesan singkat yang berisi masa baktinya sebagai pembantu presiden telah selesai. “Bapak dan Ibu, saya pamit ya dan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini serta mohon maaf atas segala kekurangan saya. Salam hormat,” tutur Jonan melalui pesan singkat seperti dilansir Bisnis.com, Selasa (22/10/2019).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Perjalanan karier Ignasius Jonan sebagai menteri cukup unik. Awalnya, dia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perhubungan pada 27 Oktober 2014. Kemudian, dia dialihkan sebagai Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral pada 14 Oktober 2016. Posisinya sebagai Menteri Perhubungan digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Penunjukan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM kala itu mengejutkan publik. Pasalnya, sebelum dilantik nama Ignasius Jonan jauh dari perbincangan. Tetapi dalam tiga tahun masa tugasnya, Ignasius Jonan menorehkan capaian positif. Meski demikian, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di periode berikutnya.

Selesainya perundingan dengan PT Freeport Indonesia menjadi salah satu capaian positif Ignasius Jonan. Hal tersebut ditandai dengan beralihnya mayoritas saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut ke pihak nasional yang diwakili PT Inalum (Persero).

Status Freeport Indonesia yang sebelumnya Kontrak Karya, atau secara legal setara dengan negara sebagai pihak berkontrak, kini berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, Ignasius Jonan pun berhasil menyelesaikan amendemen kontrak seluruh pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Amanat amendemen kontrak tambang tercantum dalam Undang-Undang No. 4/2009 (UU Minerba) dengan waktu penyesuaian paling lambat setahun sejak regulasi tersebut diundangkan. Namun, prosesnya yang terkatung-katung mampu diselesaikan Ignasius Jonan.

Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah dilakukan secara gencar. Hasilnya, dari 10.000 IUP yang mayoritas bermasalah, kini tersisa 3.112 IUP yang dinyatakan clean and clear (C&C). Di subsektor Migas, kepastian pengelolaan blok-blok raksasa seperti Mahakam dan Rokan bisa diperoleh. Selain itu, proyek Blok Masela yang ‘tertidur’ sejak 1998 pun akhirnya resmi berjalan.

Satu program yang berhasil dijalankan lainnya adalah BBM Satu Harga. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 170 titik dan ditargetkan ada tambahan 330 titik lagi hingga 2024. Sementara itu, subsektor kelistrikan dan energi terbarukan masih jadi tantangan yang menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk menteri berikutnya.

Salah satunya megaproyek 35.000 MW yang harus harus menyesuaikan terus dengan kebutuhan listrik masyarakat. Patut disyukuri, rasio elektrifikasi yang terus meningkat dan telah mencapai 98,81% atau telah meningkat 14,5% dalam 5 tahun terakhir.

Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa Jonan menjadi menteri sangat ngotot untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, meskipun pada kenyataannya banyak benturan karena keekonomian proyeknya yang masih kalah dengan pengembangan energi fosil.