Solopos.com, BOYOLALI – Belasan hingga puluhan pemilik traktor dan penggilingan padi (tleser) mendatangi SPBU 4457302 Sawit, Boyolali, Senin (28/1/2019). Aksi yang dilakukan dengan membawa serta mesin pertanian itu merupakan bentuk protes atas dihentikannya pelayanan pembelian solar bersubsisi dengan jeriken bagi mereka, sejak sepekan lalu.
Para pemilik traktor ini adalah penyedia jasa pengolah lahan sawah yang berasal dari Desa Karangduren, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit dan desa-desa lain di sekitarnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menanggapi keluhan para pemilik traktor dan penggilingan padi, Pertamina langsung memberikan teguran kepada pihak SPBU. Apalagi sebelumnya, keluhan petani di Sawit ini sudah masuk ke layanan call center Pertamina 1.500.000.
Berdasarkan pantauan Solopos.com, para pemilik traktor memarkir mesin pertanian itu memanjang sejak pintu masuk hingga dispenser yang melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) solar, sedangkan para memiliknya duduk-duduk di area SPBU.
Belasan hingga puluhan traktor dan penggilingan padi (tleser) diparkir di area SPBU 4457302 Sawit, Boyolali, Senin (28/1). Aksi yang dilakukan pemilik mesin pertanian itu merupakan bentuk protes atas dihentikannya pelayanan pembelian solar bersubsisi dengan jeriken bagi mereka, sejak sepekan lalu. (Solopos-Akhmad Ludiyanto)
Sebagian pemilik traktor ini mempertanyakan kebijakan pengelola SPBU menghentikan pelayanan pembelian BBM bersubsidi ini dengan menggunakan jeriken. “Sudah sejak lima hari atau sepekan ini kami tidak boleh beli solar pakai jeriken untuk traktor meskipun kami juga sudah membawa surat rekomendasi dari dinas [Dinas Pertanian]. Ini ada apa? Wong sebelumnya juga boleh kok,” ujar Purwanto, 36.
Pemilik traktor lainnya, Daliyo, 50 menambahkan, sebenarnya pembelian solar masih dilayani, tetapi pengisiannya harus dilakukan langsung ke traktornya. “Hla apa traktornya harus dibawa ke sini bolak-balik untuk ngisi solar, kan ya tidak mungkin,” ujarnya.
Menurut mereka, penghentian pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken telah merugikan, karena mereka tidak dapat melanjutkan mata pencaharian. Akibat lain, petani tidak dapat segera memulai penanaman. Bahkan sudah ada petani yang merugi akibat benih mereka terlambat ditanam gara-gara lahan belum diolah.
Sementara itu, pihak pengawas SPBU setempat Romadhon mengatakan, penghentian pengisian BBM solar dengan jeriken ini dilakukan sementara, karena sedang ada audit dari BPK. “Kami hanya menjalankan perintah untuk menghentikan pembelian solar bersubsidi dengan jeriken sejak 22 Januari karena sedang ada audit BPK. Tapi sampai kapan kami tidak tahu. Tapi untuk Solar Dex tetap dilayani,” ujarnya di sela-sela aksi.
Sementara itu, aksi ini mengundang perhatian Kepala Desa (kades) Karangduren, Haryanto. Dia datang ke SPBU dan menayakan ihwal aksi itu kepada petani. Selanjutnya dia melobi pengelola dan akhirnya, pembelian solar dengan jeriken untuk para pengelola lahan ini kembali diperbolehkan.
“Kami sudah melobi pengelola. Mulai hari ini dan selanjutnya, boleh mengisi solar lagi [dengan jeriken] asalkan membawa surat rekomendasi dari dinas maupun dari desa [pemerintah desa] selama surat itu masih berlaku,” ujarnya yang disambut gembira para peserta aksi.
Kepada wartawan Haryanto menambahkan, meskipun sedang ada audit di SPBU, namun semestinya pelayanan BBM kepada penyedia jasa ini tidak berhenti.
“Ya kasihan to mereka. Selain itu, petani juga jadi tidak bisa menggarap sawah kalau lahannya tidak bisa dikelola,” ujar kades diiyakan Romadhon.
Sementara itu, aksi ini menyulitkan kendaraan umum yang akan melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut. Aksi ini juga dipantau pihak polisi dan TNI setempat.
Unit Manager Communication & CSR MOR IV Pertamina, Andar Titi Lestari, saat dimintai konfirmasi mengatakan keluhan petani di Sawit sebelumnya sudah masuk ke layanan call center Pertamina 1.500.000.
Menindaklanjuti reaksi para petani, pemilik penggilingan padi, dan pemilik layanan traktor, Pertamina langsung menegur pihak SPBU. SPBU tetap diminta melayani konsumen termasuk konsumen yang membawa jerigen.
“Jadi sudah klir tadi. Selama mereka membawa surat rekomendasi dari dinas terkait maka harus tetap dilayani” kata Andar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
